KPK: Banyak Politisi Tak Bisa Bedakan Kepentingan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan masyarakat Indonesia, khususnya politisi sering tidak bisa membedakan ranah tugas dan wewenangnya masing-masing.

Hal itu dia ungkapkan terkait kabar pembangunan PLTU Riau-1 yang merupakan proyek negara.

Kemudian dikaitkan dengan Partai Golkar yang tengah disorot lembaganya.

Masyarakat, kata dia, kerap mencapuradukkan kepentingan individu atau organisasi untuk terlibat dalam berbagai kepentingan atau biasa disebut conflict of interest.

"Itu lah negara kita sering tidak faham conflict of interests (COI)," kata Saut dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Sebelumnya, tersangka kasus PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih mengatakan pihaknya dimandatkan petinggi Golkar untuk mengawal proyek PLTU Riau-1.

Eni yang merupakan Wakil Ketua Komisi bidang energi di DPR itu lantas mengawal proyek senilai Rp 12,87 triliun tersebut.

Namun, dalam perkembangannya KPK mencium adanya indikasi praktik suap dalam pelaksanaan proyek ini.

KPK menduga Eni telah menerima fee atau duit pelicin dari seorang pemilik saham Blackgold Natural Resources, Johannes B Kotjo terkait pengurusan proyek PLTU Riau-1.

Turut terlibat juga dalam kasus ini mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Idrus diduga menerima fee dari Kotjo.

Saat ini, Eni, Kotjo, dan Idrus sudah divonis tersangka oleh KPK.