Baca tanpa iklan
Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mardian Umar mengatakan, kemampuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) generasi milenial saat ini lebih maju dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya, sehingga banyak hal yang dapat dikuasai.
Namun, kecerdasan tanpa attitude atau sikap dan perilaku yang baik, tidak akan menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas. Untuk itu, pembentukan karakter menjadi salah satu agenda utama dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) CPNS.
“Selain bidang keilmuan, attitude juga diajarkan agar mereka mampu bersinergi dengan kelompok. Itu satu pembelajaran yang harus mereka tekuni, karena nanti mereka bekerja secara tim pada saat ditempatkan di unit atau satuan kerja masing-masing,” kata Mardian saat memberikan sambutan pada penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Tahun 2018 di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (03/10/2018).
Mardian mengatakan, ASN yang berkualitas merupakan salah satu gardu terdepan dalam menciptakan world government, sebagaimana target Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024 mendatang.
“Latsar ini sebagai bekal untuk menjadi bekal menjadi ASN yang profesional, terampil, memiliki keterampilan dan kemampuan dalam menjalankan masing-masing tupoksi,” imbuh Mardian.
Ia menambahkan, 55 CPNS DPR telah melewati pendidikan dan pelatihan dalam berbagai aspek, seperti kedisiplinan, kepemimpinan, kompetensi peningkatan bidang dan diakhiri dengan ujian akademik.
Dari hasil laporan pembelajaran tersebut, secara keseluruhan peserta dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan dan sangat memuaskan. Menurutnya ini merupakan bukti bahwa perekrutan yang bersih akan menghasilkan ASN yang kompeten.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI Rahaju Setya Wardhani menjelaskan kegiatan latsar ini dimaksudkan agar CPNS dapat menguasai ANEKA, atau Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi.
“Nah pendidikan ini agar nanti ketika mereka menjadi PNS, mereka siap untuk terjun di unit kerjanya. Jadi percobaan selama satu tahun ini kalau mereka gagal, maka mereka akan diberhentikan sebagai CPNS. Harapan kami, nantinya mereka dapat lebih memperkuat Setjen dan BK di dalam memberikan dukungan kepada Dewan,” tutup Rahaju.(*)