News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pinhantanas dan UI Sepakat Tingkatkan Kemandirian Industri Pertahanan

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ia juga menyampaikan, sebagai salah satu mesin ekonomi, industri pertahanan tidak hanya menghasilkan lapangan kerja langsung.

Tapi juga menciptakan lapangan kerja di sektor lain yang membentuk bagian dari rantai pasokan.

"Ada manfaat potensial lainnya yang juga bisa kita rasakan, yakni pembentukan teknologi dan proses manufaktur sebagai modal dasar inovasi," kata Connie.

Sebagai catatan, ada potensi ekonomi Industri Pertahanan dalam negeri, yakni anggaran Pengadaan Dalam Negeri (PDN) 2014-2019 yang mencapai Rp15 trilyun.

Diperkirakan juga 40% anggaran pertahanan dari Kementerian Pertahanan untuk pengadaan dalam negeri akan diserap oleh Industri Pertahanan Nasional.

Alokasi anggaran sebesar ini akan juga bisa dirasakan dunia kampus yang bekerja sama dengan pelaku industri pertahanan.

"Kalau bisa, anggaran itu juga masuk ke fasilitas riset dan pengembangan kampus lewat proyek-proyek bersama dengan Pinhantanas," harap Connie.

Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor bidang Riset dan Inovasi Universitas Indonesia, Rosari Saleh, menegaskan bahwa kerja sama antaran kampus dan Pinhantanas adalah wujud dukungan yang nyata pada kepentingan yang selaras dengan semangat meningkatkan serapan output industri dalam negeri, demi mengejar kemandirian industri pertahanan.

"Keberadaan Pinhantanas sendiri merupakan sebuah terobosan untuk mendukung kemandirian alutsista secara sinergis mengisi peluang-peluang yang belum bisa dipenuhi oleh badan-badan negara," kata Rosari.

Sejauh ini, Rosari juga melihat bahwa dukungan terhadap Pinhantanas datang dari berbagai kalangan, bukan dari kampus saja.

Tapi dari Menteri Pertahanan, Panglima TNI, DPR, hingga lembaga finansial seperti Askrindo dan perbankan.

Kerja sama Pinhantanas dengan UI, diharapkan Rosari bisa mengatasi soal penelitian dan pengembangan.

"Paradigma birokrasi dengan pola fiskal tradisional masih menganggap litbang sebagai unsur biaya dengan indikator kinerja berupa barang," terang Rosari.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini