Baca tanpa iklan
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melakukan restrukturisasi di tingkatan Tim Pelaksana.
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi menilai struktur Tim Pelaksana KKIP terdapat orang-orang yang punya rekam jejak bagus dan kompeten seperti Marsdya TNI (Purn) Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana KKIP, Letjen TNI M. Thamrin sebagai Wakil Ketua I Tim Pelaksana KKIP, dan Connie Rahakundini sebagai Staf Ahli KKIP bidang Korporasi.
Dia berharap dengan komposisi tersebut industri pertahanan (Indhan) menjadi semakin transparan dan akuntabilitasnya terjaga dengan baik.
"Masuknya Dr Connie sebagai pengamat militer juga artinya mengakomodir masukan akademisi, dan formasi lain baik sipil atau industri seperti Achmad Muchtarsyah dan unsur kepolisian Irjen Eko hadi, memperkaya keragaman perspektif dalam membangun peta jalan industri pertahanan nasional," katanya, Jumat (19/10/2018).
Menurut Bobby, komposisi tersebut terdapat perwakilan indhan swasta seperti Mayjen TNI (Pur) Jan Pieter Ate yang merupakan Sekretaris Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional dan Achmad Muchtasyar yang merupakan Direktur PT Daya Radar Utama.
Bobby meminta keterlibatan swasta dalam KKIP harus bisa dimanfaatkan untuk pengembangan indhan dalam negeri khususnya dengan sumber daya yang dimiliki sektor swasta.
"Semoga formasi ini bisa segera diterima Presiden, agar langsung bekerja efektif, menyelesaikan program MEF sampai fase ke 3 tahun 2019-2024," ujarnya.
Sementara, Anggota Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir menilai dengan komposisi yang baru itu, KKIP harus lebih melibatkan sektor swasta dalam industri pertahanan (Indhan) dalam negeri.
"Anggaran yang tidak sedikit sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," kata Inas.
Dia mengatakan ada tujuh program prioritas industri pertahanan yaitu propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam dan pesawat tempur.
Semua itu menurut dia seharusnya melibatkan riset di perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan industri pertahanan agar memajukan keterampilan dalam inovasi teknologi.
Baca: KPK Sita 8 Bidang Tanah Hingga Speed Boat Milik Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan
Baca: Ramalan Zodiak Sabtu 20 Oktober 2018: Cancer Siap-siap Kecewa, Taurus Terjebak Nostalgia
Baca: Sempat Beri Kado Spesial Buat Bobotoh, Djanur Kini Siap Bawa Persebaya Taklukkan Persib Bandung
"Konsekwensinya adalah anggaran yang tidak sedikit, sehingga perlu melibatkan swasta agar tidak membebani anggaran APBN," ujarnya.