Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Fokus peningkatan SDM yang diikuti dengan pengembangan kompetensi para calon tenaga kerja harus mendapatkan prioritas utama. Konsenterasi peningkatan pada kualitas SDM harus pula diikuti dan disesuaikan dengan potensi daerah.
Artinya, produk dari dunia pendidikan harus memiliki keterkaitan dengan dunia kerja serta keterkaitan dengan inovasi dan teknologi.
"Dalam konteks inilah revisi terhadap UU No 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi harus jadi panduan dalam memperbaiki kualitas SDM di Indonesia," kata Ketua DPR.
"Revisi tersebut jadi panduan meletakan hasil penelitian agar memiliki daya manfaat bagi perencanaan pembangunan secara luas, khususnya bagi penguatan kualitas SDM dan tenaga kerja Indonesia," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo saat memberikan orasi ilmiah pada wisuda mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) di Jakarta, Senin (22/10/2018).
Penciptaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berfungsi menopang pembangunan menurutnya sangat dibutuhkan bangsa Indonesia. Perubahan struktural yang sangat cepat tanpa didukung SDM yang mumpuni hanya akan menghasilkan ketimpangan dan pengangguran yang makin luas.
"Daya ungkit pembangunan akan ditopang dari kualitas penduduk yang berpendidikan tinggi, memiliki wawasan luas, berketerampilan, memiliki kemahiran teknis, serta memiliki penguasaan terhadap teknologi handal," tegas Bamsoet.
Sejalan dengan hal itu, politisi Partai Golkar ini memandang perguruan tinggi memiliki peranan vital dalam memberikan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset guna melahirkan invensi serta inovasi dalam segala bidang.
Peranan tersebut secara langsung memiliki dampak dengan keberhasilan pembangunan.
"Faktor pendidikan memegang peranan krusial untuk meningkatkan kualitas pekerja Indonesia. Pekerja kita sendiri, masih didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah, yaitu SD ke bawah sebanyak 52,4 juta orang (43,46 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,5 juta (17,80 persen)," ujarnya.
"Pekerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi hanya sebanyak 13,7 juta orang mencakup sebanyak 3,2 juta orang (2,65 persen) berpendidikan diploma dan sebanyak 10,5 juta orang (8,69 persen) berpendidikan perguruan tinggi," papar Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini melihat, dalam jangka pendek peran Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI menjadi ujung tombak peningkatan kompetensi para pekerja Indonesia yang makin sulit mencari lapangan kerja.
Namun, dalam jangka menengah dan panjang perguruan tinggi memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam mencetak kualitas tenaga kerja yang mahir dan mumpuni.
"Perguruan tinggi harus berada di garda depan Indonesia memenangkan kompetisi global. Karena itu unsur penting yang dihasilkan dari lulusan perguruan tinggi adalah kapabilitas yang didalamnya berisi tentang kompetensi, kemahiran, integritas dan profesionalisme," kata dia.
"Tujuan-tujuan dari proses pembelajaran yang lebih terbuka dan fleksibel akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan serta kapasitasnya," jelas Bamsoet.