News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kinerja Jokowi

4 Tahun Jokowi- JK: Perekonomian Perbatasan Kembali Hidup

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Fajar Anjungroso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo menunjuk ke arah wilayah Timor Leste di jembatan tapal batas yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan Timor Leste di Atambua, di Pos Mataain, Desa Silawan, Tasifeto Timur, Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (20/12/2014). Dalam kunjungan tersebut Presiden Jokowi meninjau kondisi fisik Pos Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan mewawancarai para petugas dalam menjaga perbatasan. Tribunnews/HO/Setpres/Agus Suparto

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla telah memasuki tahun terakhir.

Tercatat selama empat tahun terakhir pemerintah telah berhasil menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di perbatasan negara Indonesia.

Hal itu dibuktikan dengan diselesaikannya pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di perbatasan Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

"Tiga tahun akhirnya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung jadi satu itulah NKRI sudah diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dengan Nawacitanya. Tiga tahun kita sudah selesai membangun tujuh PLBN untuk mendukung aktivitas ekonomi di 187 kecamatan di perbatasan," ungkap Menteri Tjahjo, di Sekertariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2018).

Baca: Terkuak Pelatih Timnas U-19 UEA Pernah Latih Kylan Mbappe, Begini Faktanya Jelang Bersua Indonesia

Adapun ketujuh PLBN tersebut antara lain PLBN Aruk, Entikong, dan Badau di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, PLBN Wini, Motamasin, dan Motaain di Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste, dan PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Tjahjo menyebut pembangunan perbatasan tersebut termasuk pembangunan kantor kecamatan, puskesmas ada termasuk dengan dokter, perawat, dan obatnya, kabupaten/kota sudah punya rumah sakit rujukan, terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMdes), serta adanya pasar di setiap PLBN.

Baca: Kubu Prabowo Dukung Program Dana Kelurahan, Pengamat Politik Curiga dan Khawatirkan Hal Ini

Di samping itu, dengan didukung oleh Kementerian Perhubungan, pelabuhan dan bandara udara juga sudah banyak terbangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Dari ujung Pulau Rondo di Aceh masuk perbatasan ke Belawan, masuk Sabang, Kualanamu, Natuna, Entikong, masuk ke Sangir Talaud, ke Bitung, Morotai, Maluku Barat Daya, lalu ke Papua Barat dan Skouw, Merauke, Atambua, ini semua pelabuhan lautnya sudah ada," ujar Tjahjo.

Baca: Kementan Telah Cabut 291 Peraturan yang Hambat Kinerja Pertanian

"Pelabuhan udaranya juga ada. Terbang dari Sabang sampai ke Atambua, sampai Merauke, sudah bisa terlintasi. Ini wujud pembangunan Indonesia Sentris," sambung nya.

Untuk lebih menggairahkan lagi aktivitas ekonomi di perbatasan, saat ini pemerintah juga sedang membangun 11 PLBN kecil yang ditargetkan rampung paling lambat pertengahan tahun 2019.

Kesebelas PLBN kecil tersebut ada di Sei Pancang, Long Midang, Long Nawang, dan Labang di Kalimantan Utara, Jagoi Babang dan Sei Kelik di Kalimantan Barat.

Terdapat pula di kota Sota dan Yetetkun di Papua, Serasan di Kepulauan Riau, serta Napan dan Oepoli di Nusa Tenggara Timur.

Sementara untuk meningkatkan aktivitas tata kelola pemerintahan, BNPP telah melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan sejumlah perguruan tinggi untuk menggelar program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di desa-desa perbatasan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini