Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengejar kemungkinan aliran dana dugaan suap Meikarta dalam pembiayaan Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018.
Hal itu ditegaskan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Ahmad Fanani kepada Tribunnews.com, Selasa (30/10/2018).
"Bahkan bukan hanya di Pilkada Jabar, kalau perlu juga KPK harus mendalami kemungkinan aliran dana lain semisal dalam ajang Pilpres," ujar pegiat anti-korupsi ini.
Karena menurut dia, secara kasat mata dapat disaksikan banyak kejanggalan menyelimuti Meikarta.
"Dari awal banyak indikasi masalah, namun justru banyak elit yang melakukan pembelaan membabi buta terhadap megaproyek Lippo Grup tersebut," jelasnya.
Di mata publik, kata dia, Meikarta tampak sebagai simbol arogansi korporasi yang dengan kuasa kapitalnya bisa membeli apapun.
"Semua seolah takluk oleh invasi kapital yang dilancarkan megaproyek tersebut. Perizinan diterabas, pejabat dan elit dibeli, demokrasi dilumpuhkan dan negara dipecundangi," katanya.
Untuk itu dia mendodorong, jika memang ada elit berpengaruh yang turut terlibat, KPK harus berani mengusutnya.
Baca: Anggota Komisi V DPR: Rp 130 Miliar Per Tahun Untuk Pemeriksaan Pesawat Layak Terbang
"Keberanian KPK dalam kasus ini penting, untuk menunjukkan bahwa tak ada yang boleh merasa berdiri di atas hukum di Republik ini. Keadilan hukum harus ditegakkan, negara tak boleh takluk oleh invasi kapital," tegasnya.
Diberitakan, KPK terus mendalami kasus dugaan suap pada proses perizinan pembangunan megaproyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, termasuk kemungkinan adanya aliran dana suap tersebut untuk pembiayaan dana Pilkada Jawa Barat 2018.
“Kami tidak bisa bilang tidak ada. Kami harus mengumpulkan bukti-bukti,” kata Wakil Ketua KPK Tony Saut Situmorang saat ditemui seusai Roadshow Bus Sosialisasi KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (30/10/2018).
Saut menambahkan, KPK akan mendalami kemungkinan aliran dana dugaan suap perizinan Meikarta di ajang Pilkada Jawa Barat 2018 tersebut secara bertahap.
“Nanti penyidik akan melengkapi, tapi biasanya kami akan mendalami secara bertahap,” imbuhnya.
Saut mengatakan, berdasarkan pengalaman KPK, beberapa kasus korupsi di daerah sering kali terkait dengan proses pilkada.
“Pernah ada beberapa kali (kasus korupsi) di Jawa Barat alirannya ke sana (pilkada),” ungkapnya.
Tidak tertutupnya kemungkinan aliran dana dugaan suap tersebut ke ajang Pilkada Jawa Barat, lanjut Saut, tidak terlepas dari banyaknya orang yang terlibat.
Hingga saat ini, KPK telah memeriksa 34 saksi yang berasal dari Lippo Group, Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
“Seperti apa sebenarnya kaitan peran setiap orang. Makanya KPK dalam OTT sering mengatakan dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini perlu waktu untuk mengungkapnya,” ucapnya.
Saut pun meminta agar publik bersabar untuk menanti ujung dari kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Dia mengatakan, KPK pasti akan mencari bukti adanya dugaan aliran dana ke ajang Pilkada Jawa Barat 2018.
“Sabar saja dulu, peran orang per orang seperti apa dalam setiap kasus, KPK akan mendalaminya,” tuturnya.(*)