Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengapresiasi terselenggaranya acara Reuni Akbar 212 yang berlangsung secara tertib dan damai.
Ia mengatakan, terselanggaranya acara itu tidak terlepas dari sistem demokratis yang berjalan baik di rezim Presiden Joko Widodo.
"Pemerintahan Pak Jokowi adalah pemerintahan yang demokratis di mana memberikan kepada masyarakat untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka pikirkan," kata Antoni di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).
"Jadi, jangan berharap aksi serupa terjadi di North Korea atau Korea Utara atau di negara-negara yang semi demokratis, negara-negara yang belum full level demokrasinya," sambungnya.
Baca: Ketua Umum PAN Sebut Reuni Akbar 212 Sebagai Gerakan Hati
Meski begitu, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini menyesalkan sikap sepihak anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah memberikan pernyataan di media massa mengenai tak ditemukannya dugaan pelanggaran kampanye dalam aksi tersebut.
Ia menyebut akan menyerahkan sepenuhnya terlait dugaan pelanggaran kampanye kepada Bawaslu.
"Menyerahkan sepenuhnya kepada wasit Pemilu ini, yaitu Bawaslu, untuk secara cermat, secara teliti, secara objektif melihat apakah memang ada pelanggaran kampanye yang terjadi kemarin itu," jelas Antoni.