Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tidak memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang di Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 sebagai calon anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat.
Lembaga penyelenggara pemilu itu siap mempertanggungjawabkan keputusan tidak mencantumkan OSO.
Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman.
"Setiap kebijakan yang dibuat, KPU harus mampu mempertanggungjawabkannya. Jadi, apapun resiko harus bertanggungjawab. Kebijakannya sudah dibikin," kata Arief, ditemui di kantor KPU RI, Rabu (26/12/2018).
Baca: Status Gunung Anak Krakatau Dinaikan Siaga Level III, Radius Berbahaya Diperluas Menjadi 5 KM
Dia menegaskan KPU RI berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan ini menegaskan mengenai larangan pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI.
Apabila tetap ingin mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik.
Setelah itu, KPU RI menunggu OSO menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik sampai tanggal 21 Desember.
Namun, Ketua DPD RI itu tidak menyerahkan surat, sehingga namanya tidak dimasukkan ke dalam DCT.
Rencananya, lembaga penyelenggara pemilu itu akan melakukan lelang pengadaan logistik pemilu pada 2 Januari 2019. Lalu, pertengahan Januari akan mulai produksi logistik pemilu termasuk kertas suara.
"Kan itu sudah jelas kebijakan kami apa. Harus ditindaklanjuti bagaimana," kata dia.
Adapun, OSO menempuh jalur hukum melalui membuat laporan ke Bareskrim Polri dan Bawaslu RI atas keputusan KPU RI tidak menyertakan namanya di DCT calon anggota DPD RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat untuk periode Pemilu 2019.
Sebanyak 34 anggota Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Partai Hanura yang diwakili Ketuanya, Muhammad Sangaji melaporkan Ketua KPU RI, Arief Budiman dan Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari ke Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/1649/XII/2018/BARESKRIM.
Arief dan Hasyim dilaporkan ke Bareskrim atas tudingan tidak mau menjalankan putusan pengadilan. Keduanya juga dituduh melakukan tindakan makar. Hal ini, karena mereka tidak menjakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai pencalonan OSO, sebagai anggota DPD.