Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan reformasi birokrasi yang sedang berjalan saat ini untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.
"Intisari reformasi birokrasi mengubah zona nyaman perahu pemerintahan menuju birokrasi berbasis kinerja," kata Syafruddin saat menghadiri Penandatangan Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kemenkuham, Kamis (3/1/2019).
Indonesia akan menghadapi dua tantangan besar di masa mendatang yaitu mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara yang maju dan Madani. Tantangan kedua adalah menghadapi revolusi industri 4.0. Tantangan tersebut dihadapi dengan membangun pemerintahan yang kuat untuk mendorong tercapainya pembangunan di segala aspek.
Baca: Hingga Tengah Hari Ini, Anak Krakatau Meletus 19 Kali
Pemerintahan jaman sekarang harus bertransformasi untuk menyerap peran warga dalam pemerintahan.
"Pemerintahan saat ini harus mengadopsi mekanisme entrepreneurship adaptif mengadopsi kecanggihan teknologi dalam pelayanan, kinerja transparan dan akuntabel," ujar Syafruddin.
Pembentukan zona integritas merupakan upaya untuk mempercepat pemerintahan bersih, birokrasi efektif dan efisien. Dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan berintegritas dengan standar profesional.
"Membangun zona integritas membutuhkan komitmen pimpinan unit dan semua anak bangsa untuk menjadi agen perubahan," ucap Syafruddin.
Unit kerja institusi yang berpredikat WBK dan WBBM dapat menjadi contoh dan meluas ke seluruh unit kerja yang ada di Kementerian dan Lembaga. Untuk membangun zona integritas terdapat enam area perubahan yang harus diwujudkan. Diantaranya area manajemen perubahan, area penataan tata laksana, area penataan sistem manajemen SDM.
Selain itu perubahan juga harus dilakukan pada area akuntabilitas kinerja, area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas layanan. Tujuannya untuk mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
Sehingga pemerintah secara konsisten menghadirkan inovasi yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dampaknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.
"Jika trust atau kepercayaan publik meningkat, pemerintah semakin percaya diri menjalankan programnya," ungkap Syafruddin.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PANRB Syafruddin memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM dan jajaran terkait komitmen kuat untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Sepanjang tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi 910 unit kerja. Sebanyak 200 unit kerja mendapat predikat WBK dan 5 unit kerja berpredikat WBBM.
Prestasi tersebut sejalan dengan akuntabilitas kinerja Kemenkumham yang meningkat secara signifikan sejak tahun 2014 hingga 2018 dengan predikat sangat baik. Nilai reformasi birokrasi di Kemenkumham juga meningkat drastis dengan predikat sangat baik di tahun 2018.
Dalam acara tersebut Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly didampingi Menteri PANRB Syafruddin menyerahkan Piagam Pencanangan Zona Integritas bagi seluruh pimpinan unit kerja di Kemenkumham.
Harapannya dengan adanya komitmen untuk membangun zona integritas di institusi Kemenkumham akan semakin meningkatkan pemerintahan yang profesional. Sebab posisi Kemenkumham sangat strategis sebagai salah satu pilar untuk menegakkan supremasi hukum.