Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan daftar pertanyaan kepada paslon sebelum pelaksanaan Debat Capres-Cawapres justru menguntungkan Prabowo-Sandi yang sering offside. Hal ini dikatakan oleh politisi PDI Perjuangan Charles Honoris.
Ditegaskan, hal ini dilakukan KPU lantaran Prabowo-Sandi dinilainya kerap tidak memakai data dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Atau kalaupun menggunakan data, lanjutnya data yang disampaikan pun kerap salah.
"Jadi, daftar pertanyaan dari KPU ini supaya Prabowo tidak lagi menyebut Haiti ada di Afrika, dan tidak lagi asal ngomong bahwa selang cuci darah di RSCM dipakai untuk 40 orang. Juga agar Sandiaga bisa mengingat lagi utang-utangnya saat membangun Tol Cipali, sehingga dia tidak (pura-pura) lupa saat bicara ke publik," katanya, Senin (7/1/2019).
"Bayangkan kalau hal-hal ngawur seperti itu tersampaikan dalam debat Capres-Cawapres hanya karena Prabowo-Sandi tidak dikasih daftar pertanyaan sebelumnya. Jelas publik yang paling dirugikan. Sebab, publik berhak atas informasi yang benar, bukan informasi ngawur tanpa data, apalagi hoaks," lanjutnya.
Bagi Jokowi, Charles menegaskan debat bukanlah hal sulit, dengan atau tanpa daftar pertanyaan sebelumnya. Sebab, Jokowi sudah kenyang pengalamanan dalam memimpin pemerintahan. Mulai dari walikota, gubernur di ibukota negara, sampai jadi presiden sekarang ini.
Baca: Megawati Tegaskan Pentingnya Generasi Muda Untuk Hentikan Penyebaran Hoaks
"Pak Jokowi tinggal bercerita saja tentang kesuksesan pemerintahan dan prestasi yang telah dia buat selama ini. Sebaliknya, bagi Prabowo debat itu mungkin sulit, karena dia tidak punya pengalaman dalam pemerintahan, sehingga harus mengarang cerita," kata dia.
Baca: Jokowi: Anggaran Edukasi dan Mitigasi Bencana Alam Telah ditingkatkan
"Belum lagi, Prabowo harus menutupi rekam jejak masa lalunya yang kelam saat mertuanya berkuasa," lanjutnya.
Baca: Ahmad Dhani Enggak Sreg Kalau Maia Estianty yang Menjodohkan Dul Jaelani
Debat Capres-Cawapres, Charles menegaskan kembali bukanlah cerdas cermat untuk menjawab pertanyaan hafalan. Yang harus dimengerti juga bahwa, sambungya keputusan KPU terkait pemberitahuan daftar pertanyaan debat, tidak bisa dibuat tanpa kesepakatan dari kedua Timses.
"Bahkan saya mendengar kubu Prabowo-lah yang pertama kali meminta kisi-kisi diberikan. Jadi kalau mau protes silakan protes ke Timses yang menyetujui, bukan berkoar-koar di media sosial dengan ujaran-ujaran kebohongan baru," salah sorang anggota Komisi I DPR ini menegaskan kembali.