News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2019

Haris Azhar Ulas Janji Politik Jokowi soal Penegakan Hukum: Konsisten Tidak Ada yang Diselesaikan

Editor: Claudia Noventa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Aktivis HAM Haris Azhar memberikan keterangan kepada wartawan mengenai peristiwa penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan oleh dua orang tak dikenal, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Mereka memberikan dukungan kepada KPK dan juga meminta presiden turun tangan dengan cara membentuk tim khusus guna mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar mengungkapkan permasalahan penegakan hukum di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang tayang di TV One, Selasa (15/1/2019) malam.

Pada malam itu, ILC memang mengangkat topik 'Menjelang Debat Calon Presiden 2019: Penegakan Hukum di Mata 01 & 02'.

Awalnya, pembawa acara ILC, Karni Ilyas menanyakan, seperti apa kira-kira penegakan hukum di Indonesia 5 tahun ke depan.

Haris Azhar memberi pernyataan terkait latar belakang persoalan di penegakan hukum Indonesia dari masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gusdur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo (Jokowi).

• Karni Ilyas Tolak Sanjungan yang Diberikan Fahri Hamzah pada Program ILC: Jangan Gitu

"Janji-janji politik 'habis' di kampanye dari jaman ke jaman di beberapa pilpres pasca reformasi," ucap Haris.

"Kampanye dan realita berbeda, ada margin cukup serius apa yang dibicarakan terkait hukum, varian tebalnya misalnya HAM, pemberantasan korupsi, antara janji dan implementasi tidak berbanding lurus," lanjut Haris.

Haris menyebutkan realita hukum yang dihadapkan dengan politik.

"Orang mencari keadilan dihadapkan dengan realitas politik," ucap Haris.

• Acara ILC akan Bahas soal Penegakan Hukum, Fahri Hamzah Usahakan Penuhi Undangan Karni Ilyas

Haris juga memberikan padangannya terkait hukum di Indonesia yang menurutnya terhambat karena permasalahan politik.

"Indonesia bukan negara yang hancur sistem hukumnya, memang problem politik yang menghambat sistem," ujar Haris.


BACA ARTIKEL SELENGKAPNYA DI SINI >>>

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini