Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) mangaku siap melaksanakan perintah Presiden Jokowi.
Dalam Rakernas di Istana Negara, Rabu (6/2/2019), Jokowi meminta pelayanan di Kantor BPN harus segera berbasis digital.
Merespon itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengaku siap memulai sistem digitalisasi di tahun ini.
"Ya, ini kamu mulai tahun ini, sistem digitalisasi," ujar Sofyan usai Rakernas jajaran ATR/BPN di Istana Negara.
Baca: Maverick Vinales Optimis dengan Motor Baru Bakal Raih Hasil Maksimal di Musim 2019
Lebih lanjut, Sekjen ATR/BPN, Himawan mengatakan dengan penerapan digitalisasi, setidaknya ada 2,8 miliar data yang akan diubah ke sistem digital.
"Kami memiliki 2,8 miliar data warga yang analog. Nah ini harus kita migrasikan. Ini jumlahnya besar, dibutuhkan sistem, dukungan, teknologi, regulasi dan sebagainya," tutur Himawan.
Di negara-negara maju, Himawan tidak menamping layanan disama sudah 90 persen berbasis digital. Dia memprediksi mungkin di 2025, BPN baru menerapkan digitalisasi sebesar 50 persen.
"Di negara maju, rata-rata sudah 90 persen layanan online. Kita mengejar pada 2025, mungkin 50 persen layanan online. Ini semua butuh proses, negara maju pun butuh 20 tahun. Karena masalah aspek hukum tidak semuanya bisa dionlinekan," tambah Himawan.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, di harapan ratusan peserta Rakernas ATR/BPN, Jokowi meminta pelayanan di kantor BPN harus segera berbasis digital.
Jokowi juga berharap dengan layanan berbasis digital diiringi kemajuan teknologi, kedepan tidak ada lagi antrian warga yang hendak mengurus sertifikat tanah di Kantor BPN.
"Berkaitan pelayanan bidang pertanahan, saya minta segera ditransformasikan ke sistem pelayanan berbasis digital. Semua negara sudah melakukan itu. Kalau kita tidak melakukan, kita pasti tertinggal," ungkap Jokowi.