Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali membuat pernyataan meresahkan. Prabowo memperkirakan kebocoran anggaran negara sampai 25 persen.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rizal Calvary Marimbo mengatakan, Prabowo sedang melakukan kebohongan.
"Lagi-lagi ini pembohongan besar dan pembodohan. Beliau sedang berbohong. Kita juga enggak ngerti. Data-data ngarang terus dan tidak masuk akal sehat. Seakan-akan ada kecelakaan besar dalam pengelolaan anggaran negara," kata Rizal dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/2/2019).
Rizal mengatakan, Prabowo pernah melakukan hal serupa pada Pemilu 2014. Saat itu, Prabowo mengatakan, kebocoran anggaran negara sebesar Rp 7.500 triliun.
"Hingga saat ini Prabowo belum mampu membawa satu bukti pun ke KPK untuk ditindaklanjuti. Ini sebuah pernyataan kebohongan besar atau ngibul besar," ucap Rizal.
Ia mengatakan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin hari semakin pruden dan kredibel.
Sehingga kebocoran anggaran diperkirakan semakin hari semakin dapat ditekan.
Sebaliknya, meningkatnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna anggaran, membuat belanja pemerintah tumbuh sangat cepat dalam tiga tahun sejak 2017, mencapai 21,1 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).
Sedangkan, serapan APBN meningkat dari 73 persen pada tahun 2016 menjadi 97 persen pada tahun 2017, level tertinggi dalam enam tahun.
Rizal mengatakan, ditengah lesunya perekonomian global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17 persen pada 2018.
"Di tengah tantangan ekonomi global, kita tumbuh 5,17 persen. Diatas rata-rata di kawasan. Ini tandanya anggaran mampu dioptimalkan untuk mendorong perekonomian. Berarti pengelolaan anggaran justru semakin berkualitas dan tepat sasasaran. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan terbesar dalam lima tahun terakhir, serta gini ratio menurun," ungkap dia.
Pengawasan Berlapis
Rizal mengatakan, para pemain anggaran saat ini tidak leluasa lagi mengutak-atik APBN. Sebab, pengawasan semakin berlapis-lapis dan semakin transparan.
"Ada pers, KPK, BPK, BPKP, Kejaksan, Kepolisian dan sebagainya. Sudah berlapis-lapis," ucap dia.
Lebih ketat lagi, era Jokowi-JK, pemerintah membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D).
Sebelumnya, kebocoran anggaran itu Prabowo sampaikan saat pidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).
Prabowo mengatakan, kebocoran yang dimaksud ialah terkait penggembungan anggaran alias mark up.
"Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi," jelasnya.
Menurut hitungan Prabowo, anggaran yang bocor mencapai Rp 500 triliun.