Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hotel Borobudur Jakarta berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan transparan terkait kasus tindakan kekerasan yang terjadi di area Drop-Off lobi Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (3/2/2019) lalu.
Hal ini disampaikan Marketing Communications Manager Hotel Borobudur Jakarta, Rizki Permata Sari menanggapi kasus dugaan tindakan kekerasan antara tamu hotel yang berasal dari Papua, dengan 2 orang tamu hotel yang kemudian teridentifikasi sebagai pegawai KPK.
"Dikarenakan proses hukum atas peristiwa dugaan tindakan kekerasan tersebut masih ditangani Polda Metro Jaya, dan untuk menghindari kesalahpahaman serta kesimpangsiuran berita yang beredar, Hotel Borobudur Jakarta berkomitmen penuh untuk bersikap kooperatif dan terbuka dalam menyediakan
informasi dan bukti terkait peristiwa tersebut," kata Rizki Permata Sari dalam keterangannya yang disampaikan ke redaksi Tribunnews, Senin (11/2/2019).
Komitmen tersebut di antaranya menurut Rizki, pada saat kejadian yang diduga adanya tindakan kekerasan oleh tamu hotel yang teridentifikasi sebagai rombongan dari Papua kepada tamu hotel yang lain, pihak keamanan (security) Hotel Borobudur Jakarta telah melakukan upaya dan tindakan sesuai standard operation procedure (SOP), yaitu melerai dan mengamankan saat perselisihan antara dua belah pihak.
Baca: Regita Anggia Wisudawan Terbaik Unpad dengan Skripsi #2019GantiPresiden, Politisi PKS Ucap Begini
Dijelaskan Rizki, pada hari Senin (4/2/2019) pukul 19.30 WIB pihak Polda Metro Jaya mendatangi Hotel Borobudur Jakarta untuk meminta DVR (Digital Video Recording) untuk kepentingan proses hukum atas dugaan tindak kekerasan tersebut.
"Dan untuk itu pihak Hotel Borobudur Jakarta pada saat itu telah menyerahkan DVR tersebut kepada Polda Metro Jaya," kata dia.
Selain itu seluruh petugas Satuan Pengamanan yang berada di lokasi kejadian saat peristiwa itu terjadi, juga telah memberikan keterangan kepada Polda Metro Jaya.
"Hotel Borobudur Jakarta selalu dan akan terus berkomitmen serta menjunjung tinggi sikap kooperatif dan terbuka dimana kami terus bekerjasama dengan pihak yang berwenang, menghormati proses hukum yang berlangsung termasuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Rizki.