Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengatakan, komitmen Jokowi mencapai swasembada pangan tidak perlu diragukan.
Namun, dia menyebut swasembada bukan berarti menghilangkan impor.
"Sebenarnya yang dimaksud dengan swasembada pangan itu bukan berarti tidak boleh impor," ujar Rommy, sapaan akrabnya, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Ia pun merujuk pada pengertian swasembada pangan yang dikeluarkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization).
Baca: Prabowo: Kami Akan Bela Petani, Kami Akan Hentikan Impor, Hanya Kalau Ada Kekurangan Saja Kita Impor
Di dalam pengertian FAO, importasi terhadap pangan sangat dimungkinkan jika ketersediaan tidak tercukupi.
"Impor sangat dimungkinkan. Dalam hal itu menjadi alternatif terakhir untuk menstabilkan gejolak harga,” terangnya.
Lebih lanjut, menurutnya, kebijakan impor pangan juga sudah diatur dalam berbagai UU di Indonesia.
Baca: Komjen Pol Arief Sulistyanto, Tanpa Beban Pecat 13 Taruna Akpol di Antaranya 2 Putra Jenderal
Jadi tidak ada masalah dilakukan dalam kondisi tertentu, misalmya untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri.
"Karena memang UU Perdagangan memungkinkan itu, UU Pertanian juga memungkinkan itu,” jelasnya.
Selain itu, Rommy yang pernah menjadi pimpinan di Komisi IV DPR yang membidangi masalah pangan dan pertanian, justru ia sudah meniscayakan adanya impor.
"Dan Indonesia dari waktu ke waktu memang menjadi salah satu importir dari komoditas penting dunia, seperti beras dan gula," tutup Rommy.