Termasuk yang sedang membangun perusahaan rintisan (start-up).
Misbakhun melanjutkan, pemegang Kartu Prakerja akan mendapatkan pelatihan selama dua bulan. Nantinya, peserta pelatihan akan mengantongi sertifikat kompetensi.
Selain itu akan ada insentif bagi pencari kerja yang tengah menjalani pelatihan dan sertifikasi. Insentif itu berlaku hingga pencari kerja memperoleh pekerjaan atau maksimal selama 12 bulan.
Baca: Di Festival Satu Indonesia, Joko Widodo Kenalkan Kartu Indonesia Kuliah
"Bagi yang terkena PHK akan diberikan insentif upah selama pelatihan/sertifikasi. Maksimal tiga bulan setelah lulus pelatihan/sertifikasi," katanya.
Baca: Kartu Pra Kerja, TKN Jokowi Sebut Sebagai Bentuk Kehadiran Negara Lindungi Para Pencari Kerja
Pekerja akan diberikan insentif pengganti upah selama menjalani pelatihan atau sertifikasi.
Melalui program Kartu Prakerja ditargetkan ada 2 juta peserta pelatihan yang akan memasuki lapangan kerja pada 2020.
"Program ini sangat realistis untuk mengatasi pengangguran dan menyiapkan tenaga kerja terampil siap pakai," jelasnya.
Misbakhun yakin program Kartu Prakerja menjadi terobosan dalam menekan angka pengangguran.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran pada 2018 silam mencapai 7 juta orang.
“Program Kartu Prakerja itu bagian dari upaya mengurangi pengangguran yang menurut BPS sekitar tujuh juta orang," kata dia.
"Saya yakin Kartu Prakerja akan menjadi terobosan yang sangat bagus. Di negara lain sudah diterapkan dan banyak yang sukses,” tegasnya.
Misbakhun mengkritik pihak-pihak yang bersikap nyinyir terhadap program Kartu Prakerja yang digulirkan Jokowi selaku calon presiden petahana.
Baca: Takut Isu Kiamat, 52 Warga Ponorogo Hijrah ke Malang, Begini Cara Mereka Kelabuhi Kades dan Tetangga
Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menantang kubu penantang untuk menggulirkan konsep yang lebih baik dalam menekan angka pengangguran.
“Pak Jokowi punya tawaran konkret untuk menekan angka pengangguran. Kalau penantangnya tak punya ide ya jangan nyinyir,” pungkasnya.