Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai sebagian besar partai politik hanya sibuk pada ajang Pemilu. Bahkan, menggantungkan elektabilitas mereka ke pasangan calon Pilpres yang mereka dukung.
Kondisi itu terjadi karena dalam Undang-Undang Pemilu, kewajiban parpol menyampaikan gagasan ataupun programnya tidak difasilitasi oleh KPU.
Baca: Komisioner Sebut Terlihat Pola Hoaks untuk Mendelegitimasi KPU
Atas dasar itu, PSI bertandang ke Kantor KPU RI untuk beraudiensi. Mereka diterima oleh Ketua KPU RI Arief Budiman di ruangannya.
Dalam kesempatan itu Juru Bicara PSI, Azmi Abubakar memberikan usulan kepada KPU agar mereka bisa memfasilitasi ruang debat antar Partai Politik Peserta Pemilu 2019.
"Alangkah baiknya jika dalam waktu tersisa, dibuka ruang oleh KPU untuk perdebatan antar parpol atau antar jubirnya saja, bagaimana lah teknisnya yang bisa diatur. Sehingga masyarakat bisa menilai caleg-calegnya yang dipilih," kata Azmi dalam audiensi, di KPU RI, Jumat (15/3/2019).
Menurutnya, kondisi dan usulan tersebut perlu disikapi cepat karena saat ini informasi gagasan setiap parpol yang ikut Pemilu 2019 hanya sebatas terdengar dari kandidat peserta Pilpres saja.
Link Live Streaming Arsenal vs Newcastle United Liga Inggris Minggu 25 Februari 2024 Pukul 03.00 WIB
Piala Liga Inggris Carabao Cup Chelsea Vs Middlesbrough: Prediksi, Head to Head, Link Live Streaming
"Saya pikir ini perlu disikapi cepat, kalau tidak masyarakat hanya melulu menanti pandangan yang disampaikan presiden 01 atau 02. Sedangkan masyarakat sepi dari record caleg," ungkapnya.
Selain itu, bila memang KPU pusat tidak bisa memfasilitasi debat ke 16 parpol yang bertarung, maka mereka bisa melimpahkan hajatan tersebut ke KPU daerah.
Mendengar usulan yang disampaikan PSI, Ketua KPU Arief Budiman menyebut kemungkinan itu bisa saja terjadi.
Namun, mengingat waktu pelaksanaan kampanye hanya menyisakan 34 hari lagi, serta terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki KPU, Arief Budiman menyebut pihaknya perlu bekerja ekstra keras untuk menjalankannya.
Baca: PDIP Sindir PSI: Odong-odong Jangan Ngajarin
Soal keputusan, lebih lanjut Arief Budiman mengaku usulan ini akan dibawa ke pembahasan internal KPU.
"Semua hal mungkin ya. Cuma memang di ruang waktu yang sempit dan KPU punya SDM yang terbatas, memang harus kerja ekstra keras kalau mau dijalankan. Kita lihat nanti pembahasan di internal KPU gimana," pungkas Arief Budiman.