Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo mengkritik anggaran TNI dan pertahanan yang masih minim.
Kritikan tersebut dilontarkan Gatot dalam pidato kebangsaan Prabowo di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jumat, (12/4/2019).
"APBNP TNI, Departemen Pertahanan, Mabes TNI, AD, AL dan AU. Jumlah personelnya lebih dari 455 ribu, ratusan alutsista, anggarannya hanya Rp 6 triliun," ujar Gatot.
Gatot mengaku sudah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan anggaran TNI saat menjabat sebagai panglima, namun ia tidak berdaya.
Baca: Timnas Karate Indonesia Rebut 5 Emas di Hari Pertama Kejuaraan Karate Asia Tenggara 2019
Sementara di institusi lain yang jumlah personelnya tidak sampai 3 ribu orang, dan hanya memiliki senjata pendek, menurutnya mendapatkan anggarannya Rp 4 triliun. Bahkan apabila dibandingkan dengan kepolisian, anggaran TNI kalah jauh.
"Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek dan jumlah personelnya tidak sampai 3 ribu tapi anggarannya Rp 4 triliun, dan Kepolisian Republik Indonesia Rp 17 triliun. Tidak ada yang salah, semuanya benar-benar saja tapi ini dari segi anggaran mengecilkan Tentara Nasional Indonesia," tuturnya.
Gatot juga mengkritik mutasi di tubuh TNI sepeneinggalnya. Menurutnya banyak pejabat TNI yang kompeten dicopot setelah dirinya tidak menjadi Panglima. Diantaranya, Kepala BAIS Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap dan Pangdam III Siliwangi.
"Kepala badan intelijen strategis mayjen TNI Ilyas, dia yang menyelesaikan Poso, tapi justru dicopot sekarang tanpa jabatan. Termasuk Direktur A Komandan satuan tugas intelijen yang membongkar senjata sekarang dicopot tanpa jabatan. Investasi sumber daya manusia di TNI itu ada jabatan-jabatan antara lain panglima divisi infanteri I, panglima divisi infantri II, dicopot sekarang tanpa jabatan," katanya.
Belum lagi mantan Danjen Kopassus yang setelah menjabat Pangdam III Siliwangi, kemudian dicopot dan kini Nonjob. Namun Gatot tidak menyebutkan orang tersebut.
"(sementara) orang-orang yang bermasalah menempati jabatan-jabatan strategis," pungkasnya.