Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN -Bupati Mandailingnatal (Madina) Dahlan Hasan Nasution tiba-tiba jadi perbincangan.
Beredarnya surat pengunduran dirinya sebagai Bupati Madina kepada Presiden Joko Widodo, memunculkan sejumlah pertanyaan.
Benarkah sang Bupati mengundurkan diri atas kemauan pribadi? Apa sebab Dahlan mengundurkan diri? Dalam surat yang sudah beredar luas itu, Dahlan membubuhkan pernyataan pengunduran diri.
Alasannya, hasil Pilpres 2019 di Kabupaten Madina sangat mengecewakan, tidak seperti yang diharapkan.
Surat yang ia tandatangani pada 18 April 2019 tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta tembusan ke Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Dahlan membenarkan sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Bupati Madina.
"Iya benar (membuat surat pengunduran diri). Saya sedang sakit, ya," ucapnya dengan nada serak dan lembut, Minggu (21/4). Melalui sambungan telepon seluler tersebut, ia tidak banyak menceritakan apa yang terjadi.
Baca: Viral: Skripsi Setebal 1.150 Halaman Alumnus Ubaya, Ini Motivasi Sang Penyusun
Baca: Tawuran Ormas dan Warga Pecah di Magelang, Pemicunya Masalah Pribadi
"Iya saya sedang sakit, mohon maaf, ya. Sudah dulu," ungkapnya sembari memutuskan sambungan telepon dengan Tribun Medan. Hal senada juga diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Madina, Muktar Afandi Lubis.
"Iya, memang betul itu surat Pak Bupati (Dahlan). Bagaimana enggak kecewa? Selain sebagai mora atau besan, pemerintah pusat melalui Pak Jokowi, cukup besar andilnya di Madina," kata Muktar, Minggu.
Ia mengatakan, selama Presiden Jokowi Indonesia, beberapa proyek strategis di Bumi Gordang Sambilan mulai dibangun. Jokowi menyetujui anggaran pembangunannya menggunakan APBN.
"Pak Bupati sadar berharap terhadap hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) kabupaten saja, kapan akan maju? Perlu kedekatan dengan pemerintah pusat, apalagi di situ mora kita. Semacam curhatlah Pak Bupati di surat itu, dan kecewa, karena kebijakan percepatan pembangunan di daerahnya tidak didukung," katanya.
Dahlan juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Nusantara Untuk Jokowi (N4J) wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Ia pernah menyampaikan suatu kebanggaan bagi warga Tabagsel, ketika putri semata wayang Jokowi, Kahiyang Ayu, menjadi suami warga Madina, Bobby Nasution.
Atas hubungan itu, Bupati Dahlan menyebut Jokowi sebagai mora, yang harus dihormati dan didukung.
Melalui N4J pula, suara Jokowi-Ma'ruf diharapkan meraih 75 persen di Kabupaten Madina.
Namun pada kenyataanya, berdasar situs resmi KPU, Madina menjadi satu dari beberapa kabupaten/kota di Sumut yang menjadi lumbung suara Capres Prabowo Subiato-Cawapres Sandiaga Uno.
"Sejauh ini, kami belum merencakan mengadakan pisah sambut dan masih sebatas itu saja keterangannya," kata Muktar.
Ketua DPRD Madina Maraganti Batubara mengatakan, tidak menemukan tembusan surat pengunduran diri Bupati Dahlan, yang seharusnya ditujukan kepada legislatif. Karena itu, ia masih ragu soal pengunduran diri sang bupati.
"Inilah kalau dia betul-betul mengundurkan diri, seharusnya suratnya ke DPRD. Apa sebetulnya permasalahannya saya tidak tahu. Mungkin dia kecewa karena pemilihan presiden di Madina.
Baca: Pihak Jokowi Segera Ungkap Hasil Penghitungan Suara Internal Pilpres 2019
Sebelum pemilu, ada banyak menteri yang datang ke Madina untuk memberikan support masalah pembangunan," kata Maraganti, Minggu malam.
Kedatang menteri demi pembangunan di Madina, sambungnya, mungkin membuat Bupati Dahlan soal beban tanggung jawab untuk kemenangan Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019.
"Kekecewaan bupati betul atau tidak, saya pun belum tahu keabsahannya. Soalnya, tadi saya telepon langsung, katanya lagi sakit. Saya mengajak bertemu, tapi kondisinya kurang sehat. Jadi, enggak mungkin orang lagi sakit saya paksakan membahas hal ini," ujarnya.
Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Pemprov Sumut Basarin Yunus Tanjung mengaku, belum melihat fisik surat pengunduran diri Bupati Dahlan.
Artinya, ia menganggap, surat tersebut beredar di dunia maya, sehingga pihaknya tidak dapat memastikan kebenarannya.
"Baiknya surat tersebut dikonfirmasi ke yang bersangkutan. Masalah benarnya itu di luar kompetensi kami," ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme pengunduran diri seorang kepala daerah sebelum masa jabatan berakhir diajukan ke DPRD kabupaten/kota.
Hasil pengumuman rapat paripuran diusulkan ke Mendagri melalui Gubernur Sumut. Setelah itu, Mendagri akan mengeluarkan SK pemberhentian.
Hal ini sudah diatur dalam Pasal 78 dan 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Terkait penggantinya jika memang benar mundur, akan kami lihat dulu. Ini belum bisa kami pastikan karena yang bersangkutan belum bisa kami konfirmasi. Yang jelas kalau sudah berhenti kepala daerah, ya, wakilnya yang maju menggantikan," katanya.
Sikap Negarawan
Juru Bicara Tim Kampanye Daerah Jokowi-Ma'ruf menyatakan, sikap yang diambil Bupati Madina merupakan sikap kenegarawanan dari seorang pemimpin.
"Saya sudah sangat mengenal Beliau. Menurut saya, sikapnya itu merupakan bentuk kekecewaan. Secara gentle, Beliau mengundurkan diri dengan keinginan sendiri tanpa tekanan," ujarnya, Minggu.
Menurut Sutrisno, jauh-jauh hari Dahlan mendeklarasikan dukungannya ke capres petahana, karena berbagai alasan.
Sutrisno menilai, Dahlan awalnya memberi dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019, karena pembangunan yang meningkat di Kabupaten Mandailingnatal.
Seperti pembangunan Pelabuhan Palimbungan, pembangunan rumah sakit, lanjutan pembangunan jalan lintas Pantai Barat, rencana pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang, dan rencana pembangunan kembali Pasar Baru Panyabungan, bagi Sutrisno merupakan komitmen pemerintahan Jokowi membangun Madina.
"Hal tersebut disambut baik Bupati Madina. Beliau mendeklarasikan dukungannya. Pak Bupati juga sangat hebat dalam melakukan lobi di pemerintahan pusat untuk mendapatkan konsesi APBN yang besar ke wilayahnya," katanya.
Namun, menurut Sutrisno, hasil perolehan suara yang kurang memuaskan untuk Jokowi-Ma'ruf di Madina, membuat sang Bupati kecewa.
"Saya kira ini bentuk kekecewaan Beliau. Masyarakat Madina tidak menaruh kepercayaan kepada Capres Jokowi, padahal pembangunan sudah banyak.
Belum lagi hubungan emosional, Bobby Nasution sang menantu Jokowi. Di dalam adat, Jokowi merupakan mora, orang yang dihormati," katanya.
Sutrisno menambahkan, seminggu menjelang perhelatan pilpres, kerap berkoordinasi dengan Dahlan.
"Kami kerap berkomunikasi, dan Beliau sangat yakin Jokowi-Ma'ruf menang di Mandailingnatal," katanya.
Namun, Sutrisno membantah pengunduran diri Dahlan, karena adanya tekanan dari pihak tertentu.
"Tidak ada tekanan menurut saya. Pak Jokowi juga tidah pernah menargetkan persentase apapun, bahkan kepada kami tim kampanye, apalagi kepada bupati maupun wali kota," katanya.
Sutrisno menyebut, sikap ksatria Dahlan merupakan tamparan keras bagi tim kampanye, partai pengusung, dan unsur pemenangan lainnya.
"Ini teguran bagi kami. Di Sumut kita melihat banyak kepala daerah yang merupakan pengurus teras partai pengusung Jokowi, juga tidak maksimal," tambahnya.
Tapi secara pribadi, menurut Sutrisno, langkah yang diambil Bupati Madina prematur dan tergesa-gesa.
"Kalau saya hadir di sebelahnya saat ia akan mengundurkan diri, pasti saya melarang. Saya tidak setuju dengan hal ini, saya tahu betul kapasitas Beliau dalam memimpin Madina," katanya.
Sutrisno juga mengatakan, sikap ksatria Dahlan harusnya dijadikan contoh para elite politik Tanah Air.
Dahlan memenangi kontestasi pemilihan Bupati Madina pada 2015. Kala itu, ia diusung PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat, PAN dan NasDem.
Pasangan Dahlan-Muhammad Jafar Nasution berhasil mengungguli pesaingnya dengan 56 persen suara. Di tengah jalan, Dahlan secara mengejutkan menyatakan mengundurkan diri.
Belum Dapat Informasi
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumut Soetarto mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi terkait pengunduran diri Dahlan.
Menurut Soetarto, pihaknya belum mendapan informasi atau pemberitahuan terkait ihwal apa Dahlan mengundurkan diri.
"Saya belum tahu pasti terkait pengunduran diri itu. Namun bagi kami, masalah pengunduran tersebut merupakan domain Beliau (Bupati Madina)," katanya kepada tribun/www.tribun-medan.com, Minggu.
Soetarto membenarkan, pada perhelatan pemilihan Bupati Madina lalu, PDIP merupakan partai pengusung.
"Benar kami merupakan partai pengusung. Namun, mengenai pengunduran dirinya ini, kami belum bisa memberi komentar apapun," katanya.(ase/gov/mft)