Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjutak angkat bicara terkait pengerahan ratusan personel Brimob ke Jakarta.
Menurut Dahnil pihak kepolisian jangan terlalu berlebihan sehingga menimbulkan kesan bahwa kondisi ibu kota tidak aman.
"Saya pikir waspada silakan, jadi terkesan jangan berlebihan gitu ya, jadi terkesan bahwasanya situasi kita tidak aman," kata Dahnil di posko pemenangan Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Selatan, Selasa, (23/4/2019).
Menurut Dahnil kondisi tersebut kurang baik di mata dunia internasional. Karena terkesan Indonesia sekarang dalam kondisi gawat darurat.
Baca: LAPAN Beberkan Fakta Sesungguhnya di Balik Fenomena Langit Malam Berbentuk Mata yang Sempat Viral
Baca: Partisipasi Pemilih 80 Persen, Bravo 5 Apresiasi Kinerja KPU dan Bawaslu
Baca: Sebar Hoaks “Polisi Paksa Buka Kotak Suara”, Satpam Bank Ditangkap!
"Jadi Justru kondisi seperti itu tidak baik dilihat oleh dunia internasional, dunia internasional kan tidak paham ketika ada simbol simbol orang bersenjata dan bersergam dikerahkan dalam jumlah yang besar pasti ada kegawat daruratan, nah itu justru memperburuk citra Indonesia di dunia internasional cara-cara begitu, jadi justru harusnya di era demokrasi pola pola dialogis itu yang di kedepankan," katanya.
Baca: Dirut PLN Jadi Tersangka, Ini Dugaan Peran Sofyan Basir Terkait PLTU Riau-1
Menurut Dahnil masyarakat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Hanya saja menurutnya kuncinya pemerintah menghadirkan keadilan.
"Kalau pemerintahnya bisa berlaku adil, kalau politik kita itu mempertontonkan politik berkeadilan enggak masalah, hampir semua teori di dunia ini menyatakan di suatu negara hancur, rusak karena ketidakadilan, maka pemerintah, aparatur, termasuk polisi adalah memastikan keadilan hukum jangan menggunakan keadilan hukum, jangan menggunakan hukum untuk kepentingan politik," tuturnya.
Adapun menurut Dahnil terkait protes yang disampaikan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu hal itu merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Tidak ada larangan dalam konsitusi untuk menyampaikan pendapat.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengaku telah menanyakan ke pihak Mako Brimob terkait pengerahan ratusan personel Brimob ke Jakarta.
Namun dirinya mengakui tidak mendapatkan informasi secara spesifik mengenai jumlah anggota Brimob yang dikerahkan.
"Saya sudah menanyakan ke Kabag Ops Brimob, Kabag Ops Brimob tidak pernah menyampaikan tentang jumlah-jumlah, baik dari asal maupun jumlah Brimob yg dikirim ke sini," tutur Dedi di Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Meski begitu, Dedi membenarkan bahwa pengerahan anggota Brimob ke Jakarta ini untuk pengamanan tahapan Pemilu.
Dedi menjelaskan bahwa Jakarta merupakan pusat dan tempat akhir penyelenggaraan Pemilu.
Pihak keamanan bakal disiagakan untuk pengamanan penetapan hasil Pemilu 2019.
"Benar untuk Brimob Nusantara dikirim ke Jakarta dalam rangka untuk mengamankan kepada tahapan-tahapan pemilu. Karena kita ketahui bahwa seluruh tahapan pemilu muara akhirnya ada di Jakarta," jelas Dedi.
"Yang perlu diantisipasi dalam waktu dekat adalah penetapan hasil penghitungan, itu yang paling penting. Tentunya kita juga mengamankan berbagai macam kegiatan masyarakat juga," tambah Dedi.
Dedi mengatakan terkait jumlah personel dan teknis pengamanan, pihaknya telah melakukan analisa dan pertimbangan.
"Ini sudah by pertimbangan dan analisa intelijen secara komprehensif," tutur Dedi.
Diberitakan sebelumnya, ada 100 personel Brimob Polda Kalimantan Barat yang sudah didatangkan ke Jakarta, kemarin. Termasuk dari Brimob Polda Maluku.