Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pendukungnya untuk mengganti istilah 'people power' dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.
Pernyataan Amien yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi tersebut disampaikan saat menghadiri Pemaparan Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).
Menurut Amien pergantian istilah tersebut karena selama ini ada sejumlah orang yang dijerat dengan pasal makar karena menyebut 'people power'.
Mereka diantarannya politikus PAN Eggi Sudjana, politikus Gerindra Permadi, dan Mayor Purnawirawan Jenderal Kivlan Zen.
"Saya ingatkan Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara poeple power tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," Kata Amien.
Pernyataan Amien tersebut terlontar di penghujung acara pemaparan kecurangan yang dihadiri ratusan pendukung pendukung, relawan dan juga sejumlah Jenderal purnawirawan TNI yang selama ini mendukung Prabowo Sandi.
Baca: Pria Pengancam Jokowi: Dikecam TKN, Dibela Putri Amien Rais
Menjelang Azan magrib dan hendak pembacaan doa penutup acara, Amien yang mengenakan baju koko putih naik ke atas panggung. Ia langsung menuju podium dan kemudian melontarkan pernyataan tersebut.
"Siapapun yang menghalangi gerakan kedaulatan rakyat, InysaAllah kita gilas bersama sama," katanya.
Amien lalu memkikan Takbir, dan meneriakan kata 'merdeka'. Usai itu lalu mempersilahkan salah seorang ustaz membacakan doa penutup.
Sebelumnya dalam acara tersebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.
Penolakan tersebut menurut Djoko karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.
"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.
Baca: Amien Rais Jadi Orang Terakhir yang Tahu saat Istrinya Sakit, Hanum Rais Beberkan Reaksi Sang Ayah
Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.
"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," pungkasnya.