Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang peserta aksi demo meninggal dunia akibat bentrokan yang terjadi di kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, dini hari tadi.
Meski sempat mendapat perawatan, korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir di RS Budi Kemuliaaan.
Direktur Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan Fahrul W. Arbi menjelaskan, korban bernama Farhan Syafero asal Kampung Rawakalong, Grogol, Kota Depok, dan tewas akibat luka tembak dibagian dada.
"Meninggalnya karena ada luka tembak tembus ke belakang dari dada, mungkin mengenai paru-paru ada pneumotoraks. Pneumotoraks itu selaput paru robek sehingga udara terkumpul disana dan kena pembuluh besar," ujar Dokter Fahrul dijumpai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019).
Fahrul mengatakan, korban sempat mendapatkan resusitasi atau tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas karena sebab-sebab tertentu.
Baca: BREAKING NEWS: Gempa M 5.0 Guncang Maluku Barat Daya Rabu Pagi, Tak Berpotensi Tsunami
Baca: Kakorlantas Polri: 93 Ribu Personel Polisi Amankan Arus Mudik 2019
Baca: Provokator Kericuhan di Depan Bawaslu Dibekuk Polisi
Baca: Berita Terbaru: Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Ajukan Gugatan ke MK, SBY Lega
Baca: Dilengkapi Kamera 48 MP, Berikut Spesifikasi dan Harga Redmi Note 7S
"Korban waktu datang belum meninggal, jadi sempat diresusitasi kemudian tidak tertolong dan kita menghubungi keluarga dan kita kirim ke RS Cipto sekarang," katanya.
Hingga pukul 06.15 WIB, Fahrul menuturkan kurang lebihnya sudah ada 17 korban akibat bentrokan tersebut yang ditangani oleh pihaknya.
Polri Tegaskan Tidak Gunakan Senjata Tajam
Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal menegaskan, aparat keamanan yang mengamankan aksi demonstrasi kelompok yang tak puas terhadap hasil Pemilu 2019, tidak akan dibekali senjata api dan peluru tajam.
Ia mengatakan, hal itu adalah Standard Operating Procedure (SOP) pengamanan aksi massa pada masa Pemilu 2019, yang diinstruksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hal itu disampaikan Iqbal saat konferensi pers di Media Center Kemenkopolhukam, Selasa (21/5/2019).
"SOP yang dimiliki oleh TNI dan Polri perlu kami sampaikan juga. Bahwa setiap pasukan pengamanan besok atau nanti malam atau kapan pun, sudah diinstruksikan oleh Kapolri dan Panglima TNI tidak dibekali dengan peluru tajam," tutur Iqbal.
Baca: Jokowi Dijadwalkan Akan Bertemu AHY dan Zulkifli Hasan Hari Ini, Rabu 22 Mei
Baca: Tanggapan Sejumlah Pihak soal Keputusan Prabowo Gugat ke MK, Banyak Bukti yang Harus Disiapkan
Baca: BREAKING NEWS: Polisi Tangkap Terduga Provokator Kericuhan Demo di Depan Kantor Bawaslu
Baca: Pilot Jepang Ungkap Misteri Hilangnya Pesawat Malaysia Airlines MH-370, Ada Hal Yang Disembunyikan
"Saya ulangi, tidak dibekali peluru tajam. Kami pastikan. Jadi kalau besok ada penembakan dengan peluru tajam, bisa dipastikan bukan pasukan TNI dan Polri. Ada penumpang gelap," sambung Iqbal.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan, seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.
"Untuk itulah kami rapat di Menko Polhukam menyepakati hindarkan TNI-Polri dari senjata amunisi tajam. Tidak ada lagi sekarang amunisi tajam itu, dilarang. Berikutnya kita menghindari kontak langsung dengan massa," papar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/5/2019).
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto meminta TNI-Polri tetap mengedepankan sisi humanis dalam mengamankan KPU, Bawaslu, dan obyek vital lainnya.
Permintaan itu dilakukan jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei pekan depan.
"Mengenai ancaman ada rencana menduduki dan bakal terjadi konflik dengan aparat keamanan, saya perintahkan polisi dan tentara senapan simpan dulu," ucap Wiranto saat memberikan pengarahan dalam acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).
"Pakai pentungan saja. Itu pun kalau tidak perlu enggak usah," sambungnya.
Wiranto juga meminta Polri menerjunkan Pasukan Asmaul Husna khusus di KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019, untuk mendinginkan suasana.
"Di KPU dan Bawaslu yang jaga pakai pasukan Asmaul Husna, yang pakai putih-putih. Keluar biaya tidak apa-apa yang penting bisa rangkul-rangkulan, jangan ada pentung-pentungan. Mudah-mudahan tidak ada konflik di sana," harapnya.
Pasukan Asmaul Husna sebelumnya pernah pula mengamankan aksi demonstrasi di depan Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019) pekan lalu.
Pasukan ini pertama kali dibentuk saat mengamankan Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 silam.
Bukannya menenteng senjata, pasukan yang adalah anggota Brimob ini justru melengkapi diri dengan sorban dan peci putih. Sekilas penampilan mereka mirip tokoh agama.
Baca: SBY Tegaskan Dukung Penuh Jokowi-Maruf Amin Meski Prabowo Tolak Hasil Pilpres
Baca: Pasca Penetapan KPU, Hendi Kumpulkan Seluruh Elemen Masyarakat Semarang
Tim ini terdiri dari anggota Brimob pilihan dari berbagai daerah. Syarat menjadi anggota Asmaul Husna adalah hafal Asmaul Husna.
Mereka juga dituntut memiliki pemahaman agama yang baik dan mampu berzikir.
Dalam mengamankan aksi unjuk rasa, pasukan ini akan berbaur dan bersama pengunjuk rasa ikut salat serta berzikir bersama.