Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kerusuhan terjadi di wilayah Tanah Abang dan beberapa wilayah Jakarta yang terjadi sejak Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu (22/5/2019) pasca demontrasi bertajuk 'Aksi Kedaulatan Rakyat' di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Pusat.
Peristiwa ini telah menelan korban enam orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Dalam kacamata pengamat hukum dan sosial, Kan Hiung, kejadian yang merupakan kali kesekiannya dalam sejarah bangsa ini memiliki dampak yang mengarah pada potensi terpecah belah dan kehancuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Sudah sepatutnya bangsa ini mencari akar dari penyebab kegaduhan yang berpotensi mencerai-beraikan kehidupan bernegara agar tidak terulang kembali di lain hari," ujar Kan Hiung di Jakarta, Kamis (23/5/2019).
Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, ia mencoba memberikan pandangan yang rasional dan obyektif serta pembanding bagaimana upaya meminimalisir terjadinya konflik.
"Tak perlu jauh-jauh. Kita bisa lihat Singapura. Di negara tetangga terdekat Indonesia ini, semua warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan, kaya, miskin, pejabat dan bukan pejabat," paparnya.
Semua rakyat Singapura, lanjutnya, sama di hadapan hukum atau Equality Before The Law. Supremasi hukum pasti ditegakkan dengan penuh rasa keadilan di negara berjuluk Negeri Singa ini.
"Contohmya, seorang pelaku korupsi, apabila terbukti korupsi satu dollar Singapura saja dihukum lima tahun penjara dan denda maksimal 100.000 dollar Singapura. Aparatur penegak hukum yang berwenang disana tak memberikan sedikit pun celah dan toleransi kepada para koruptor," paparnya lagi.
Indonesia, dikatakannya dapat berkaca dari Singapura dalam upaya penegakan hukum yang akhirnya akan berujung pada tingkat kesejahteraan rakyatnya. Dan hal itu terbukti pada Singapura yang kini merupakan salah satu negara maju yang memiliki kualitas hidup terbaik di Asia.
Lalu bagaimana cara mengatasi dan mencegah terulangnya kegaduhan-kegaduhan serta konflik-konflik di Indonesia yang datang silih berganti dan tak berkesudahan ini?
Dikatakan Kan, tidak ada cara lain, semua aparatur penegak hukum Indonesia pun harus dan wajib selalu menegakkan supremasi hukum yang penuh dengan rasa keadilan serta sesuai dengan kemanfaatan hukum sebagaimana mestinya.
Pelaksanaan penegakkan hukum yang selalu berprinsip adanya persamaan di hadapan hukum, ke depannya akan mampu menciptakan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera lahir batin serta merata.
"Jangan lupa, hal tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan perekonomian bangsa. Jika hal ini sudah terwujud, maka niscaya Indonesia yang kuat akan hadir di depan mata," pungkasnya.