Baca tanpa iklan
Nah, imbuh dia, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, maka PNS/ASN jauh lebih bebas dalam memilih dibandingkan era Orde Baru.
Karena sekarang PNS/ASN tidak wajib untuk memilih partai dukungan pemerintah.
"Para PNS/ASN bahkan boleh memilih partai oposisi pemerintah. Dan hal tersebut dilindungi oleh konstitusi. Satu hal tersebut telah menunjukkan buruknya Pemilu Orde Baru berbanding Pemilu 2019," tegasnya.
Bambang Widjojanto Sebut Pemilu 2019 Terburuk Sepanjang Sejarah
Ketua Kuasa Hukum Tim BPN Bambang Widjojanto (BW) membandingkan antara Pemilu 1955 dengan Pemilu 2019 sangat jauh berbeda.
Menurut BW Pemilu paling demokratis justru terjadi di awal perang kemerdekaan.
Sedangkan pemilu 2019 dia menilai adalah pemilu terburuk.
"Inilah pemilu terburuk di Indonesia selama Indonesia pernah berdiri," ucap Bambang dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).
Atas dasar ini pengajuan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting.
"Akan diuji apakah dia (MK) pantas untuk menjadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan di masa yang akan datang," tambah mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Terkait pengajuan ini BPN menyiapkan delapan orang tim pengacara. Dan alat bukti yang dibawa kuasa hukum Prabowo-Sandi sebanyak 51 alat bukti.