Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, menjelaskan unsur pidana yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen (Purn) Sofyan Jacob.
Dugaan pertama adalah diduga ikut bermufakat dalam upaya melakukan makar.
"Tentunya untuk kasus makar ini ada beberapa yang sudah kami lakukan pemeriksaan, untuk Sofyan Jacob tentunya yang bersangkutan 'kan ikut permufakatan ya di sana," ujar Argo di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).
Selain makar, Argo juga mengungkapkan bahwa Sofyan melakukan perbuatan yang menyebar berita bohong atau hoaks.
Argo mengatakan akibat perbuatan tersebut Sofyan dikenakan undang-undang penyiaran bohong, undang-undang pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946.
Berikut kutipan Pasal 14 Undang-undang Peraturan Hukum Pidana No 1 Tahun 1946:
Baca: Kasus Makar, Mantan Kapolda Metro Diperiksa Kembali Senin Pekan Depan
(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat
menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
Argo mengatakan bahwa Sofyan menyebarkan kebohongan dengan mengklaim kemenangan dan menyebut pemerintah melakukan kecurangan.
Padahal menurut Argo, yang bisa menyiarkan kemenangan salah satu paslon dalam Pemilu 2019 adalah KPU.
"Misalnya ada pemerintah yang kegiatan curang, kemudian ada untuk 'kemenangan' juga ada disampaikan di sana," jelas Argo.
"Tentunya yang berhak menyampaikan pemilu adalah KPU, secara undang-undang yang sah untuk menyampaikan untuk pemenangnya seperti itu," tambah Argo.
Seperti diketahui, Sofyan Jacob ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar sejak 29 Mei lalu. Kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya setelah dilimpahkan oleh Bareskrim Polri.
Sofyan disangka melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.