Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia masuk dalam sepuluh besar negara pengirim personel penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbanyak.
Namun, banyak yang beranggapan kualitas para personel penjaga perdamaian untuk menjalankan misi Indonesia perlu ditingkatkan.
Karena itu, digelar International Conference on 'Preparing Modern Armed Forces for Peacekeeping Operations in the 21st Century', di Jakarta.
Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Joni Supriyanto mengatakan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai permasalahan krusial perlindungan korban konflik.
"Kita harap kegiatan ini dapat menyamakan pandangan dan konsep visi, persepsi konstruktif bagi pelaksanaan Pasukan Penjaga Perdamaian di masa mendatang," ujar Letjen Joni di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Baca: Kata Adipati Dolken Soal Gosip Orang Ketiga Dalam Hubungannya dengan Vanesha Prescilla
Baca: Mahfud MD Menyebut Sidang Sengketa Pilpres 2019 Sudah Selesai Secara Substansi
Baca: Panduan Transportasi Menuju Basecamp Taruna Jaya Giri Gunung Andong
Dia menambahkan, kegiatan ini juga diharapkan dapat menggalang kerja sama regional global, untuk memberikan perlindungan kepada sipil dan personel medis dalam konflik dan perang.
Joni menuturkan Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia yang mengirimkan personel Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengirimkan personel perempuan terbanyak dalam misi perdamaian ini.
Partisipasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia diapresiasi Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix.
Dia mengatakan partisipasi Indonesia sangat membantu dalam menjaga perdamaian dunia.
"Indonesia akan menambahkan jumlah perempuan dalam misi perdamaian dan ini sangat penting bagi kami. Kami terus mendukung langkah Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia," katanya.
Meski demikian, imbuh Lacroix, peningkatan kualitas para personel penjaga perdamaian juga penting dilakukan.
Untuk itu, dia senang dengan adanya kegiatan ini.
Baca: Polisi Ungkap Peredaran 19 Ribu Butir Ekstasi Berlogo Rolex
"Kita bisa berbagi pandangan kita dan bagaimana solusi untuk meningkatkan kualitas para personel ini," ujarnya.
Data dari Kementerian Luar Negeri RI menunjukkan Indonesia telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian sejak 1957.
Saat ini, Indonesia menduduki posisi ke-8 dari 124 negara penyumbang personel terbesar dengan 3.080 personel, 106 diantaranya adalah perempuan.
Para penjaga perdamaian ini bertugas di delapan misi perdamaian PBB, diantaranya di Mali, Afrika Tengah, Sudan Selatan, wilayah Sahara, dan Kongo.
4.000 personel
Sebanyak 4.000 personel tentara Pasukan Perdamaian Dunia akan dikirim ke delapan negara konflik perang pada 2019 ini.
"Saat ini kita sudah kirim 2.850 personel Pasukan Perdamaian. Kita akan menuju 4.000 personel dari Indonesia ke delapan negara pada tahun ini juga," kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dalam acara Konferensi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).
Pasukan perdamaian tambahan akan dikirim menuju kawasan konflik perang, di antaranya Lebanon, Republik Afrika Tengah, dua kawasan di Kongo, Unisfa Abiye, Sudan Selatan, dan Minurso Sahara Barat.
Personel yang siap diberangkatkan itu berasal dari satuan 503 Kostrad Jawa Timur dan 121 Mainbody Medan.
Joni mengatakan pihaknya akan menambah komposisi personel perempuan dalam Pasukan Perdamaian dari semula hanya empat persen, ditambah menjadi tujuh persen.
"Personel perempuan ini diharapkan mendapatkan simpati masyarakat serta lebih mudah berinteraksi saat terjadi konflik," ujarnya.
Baca: Tata Janeeta Bercerai dari Mehdi Zati, Keluarga Buka Suara
Baca: Sahrul Gunawan Tak Bersedia Lepas Plastik Pembungkus Pintu Rumahnya yang Baru
Baca: Pengakuan Lukman Hakim Soal Khofifah Indar Parawansa Dalam Kasus Suap Jual-beli Jabatan di Kemenag
Saat ditanya terkait dengan jadwal pemberangkatan pasukan, Joni mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pendanaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kita masih menunggu pendanaan dari PBB. Pasukan perdamaian ini uangnya dari PBB," katanya.
Joni mengaku tidak khawatir dengan potensi tentara perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan fisik di kawasan konflik.
"Perempuan bisa masuk tentara itu pasti hebat karena standarnya sama. Tentara perempuan jumlahnya tujuh persen, 93 persen (tentara laki-laki) lindungi yang perempuan," kata Joni.
Joni menambahkan bahwa persenjataan TNI saat ini sudah sangat modern dan canggih sehingga memenuhi kriteria untuk melindungi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan.
"Yang dibahas sekarang persenjataan kita makin modern dan canggih. Tinggal bagaimana kita mengamankan sipil korban peperangan atau masyarakat yang terlibat di daerah konflik," ujarnya.
Baca: Kondisi Terkini Wali Kota Surabaya Risma, Derita Sakit Mag dan Asma, Ditangani 15 Dokter Spesialis
Kepala Delegasi Regional untuk Indonesia dan Timor Leste Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Alexandre Faite mengatakan bahwa pihaknya selalu berdampingan dengan pasukan perdamaian.
Kegiatan konferensi kali ini adalah bentuk kerja sama pihaknya dengan Indonesia dan PBB dalam upaya penanganan perlindungan terhadap sipil korban perang.
"Pasukan perdamaian selalu dibarengi ICRC, seperti di Afganistan dan Kongo. Kita bisa berhubungan di lapangan," ujarnya.
Selain interaksi di kawasan konflik, ICRC juga rutin berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam upaya kemanusiaan.
"Kita juga aka memasukkan pengetahuan tentang kemanusiaan dalam kurikulum pasukan penjaga perdamaian," ujarnya.
Acara yang berlangsung di Ruang Sumba Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dihadiri sejumlah tamu undangan, di antaranya Wakil Sekretaris Jendral PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Piere Lacroix, Direktur Regional ICRC untuk Timur dan Tengah Robert Marsini, serta perwakilan tentara dari 28 negara.