Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, TSIBILISI - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melakukan kunjungan kerja ke Georgia untuk memperkuat kerjasama terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saat bertemu dengan Menteri Hukum Georgia Thea Tsulukiani, Menteri Syafruddin mengatakan Kementerian PANRB selalu membuka diri untuk belajar dan menimba pengalaman positif dari negara-negara sahabat agar dapat terus menghasilkan inovasi pelayanan publik berkelas dunia.
"Saya berharap kunjungan kerja ini dapat bernilai strategis bagi penguatan kerjasama dalam bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta berbagi pengalaman dan pengetahuan diantara dua negara," kata Syafruddin di Tbilisi, Georgia, Selasa (25/6/2019).
Dalam bidang pelayanan publik, Indonesia belajar banyak pada praktik pelayanan publik terbaik Georgia yaitu Public Service Hall dan Service Centre of Police.
Baca: Manchester United Datangkan Aaron wan-Bissaka Dengan Nilai Transfer Sebesar 900 Miliar Rupiah
Untuk itu saat kunjungan kerja ini, turut serta juga perwakilan dari pemerintah daerah, tenaga pengajar dan berbagai elemen lainnya untuk mempelajari pelayanan publik di Georgia.
Dalam pertemuan ini, Menteri Syafruddin menjelaskan program reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Terkait hal itu maka Kementerian PANRB telah menjalankan lima langkah strategis untuk meningkatkan kualiatas pelayanan publik di Indonesia.
Diantaranya adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Strategi kedua adalah pendirian 16 mal pelayanan publik (MPP) untuk memudahkan pengurusan berbagai perizinan.
"Keberadaan MPP merupakan pelayanan terintegrasi dari pemerintah pusat dan daerah pada satu tempat sehingga menjadi mudah nyaman dan terjangkau bagi masyarakat," ungkap Syafruddin.
Mantan Wakapolri ini juga menjelaskan Pemerintah Indonesia mendorong percepatan impelentasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment, untuk membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi secara elektronik.
Kebijakan lainnya adalah open goverment partnership dimana Indonesia bersama dengan Georgia menjadi negara yang menginisiasi sistem open goverment di dunia.
Melalui sistem ini maka keterbukaan informasi publik merupakan syarat mutlak untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan.
"Kebahagiaan dan kesejahteraan akan cepat terealisasi melalui program pemerintah yang fokus menjawab harapan publik," ujar Menteri Syafruddin.
Indonesia saat ini juga telah memiliki sistem pengaduan nasional berbasis online bernama SP4N-LAPOR! Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan keluhan, masukan, dan saran untuk pengembangan pelayanan publik.