TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instansi Polri masih menjaring nama-nama bakal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses seleksi di tingkat internal masih dilakukan.
Terakhir, Polri mengeluarkan sembilan nama perwira tinggi (Pati) Polri yang akan mengikuti seleksi capim KPK. Hal itu tertuang di salinan Surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani Asisten Bidang SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri.
Namun, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengungkapkan sembilan nama pati Polri bukan nama final dan dapat berubah.
Baca: Bagaimana gelombang panas bisa menyebabkan kematian?
Untuk itu, Polri diminta transparan selama proses seleksi bakal capim KPK tersebut.
"Polri tidak boleh lupa bahwa nama-nama itu nantinya terkait masa depan pemberantasan korupsi,” kata Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, Jumat (28//6/2016).
Jika, mengacu pada salinan Surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019, maka sembilan nama tersebut adalah Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar, Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung, Analis Kebijakan Utama Bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur, dan Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Pol Muhammad Iswandi Hari.
Selain itu, Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Pol Agung Makbul, Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Pol Juansih dan Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Sri Handayani.
Menurut Khairul Fahmi, nama-nama lainnya juga patut dipertimbangkan. Diantaranya, mereka yang berpengalaman di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti mantan Dirtipikor Bareskrim Polri, Irjen Pol. Ike Edwin.
Pada saat, menjabat Dirtipikor Bareskrim Polri, Ike Edwin berhasil mengungkap kasus korupsi pajak yang melibatkan Gayus HP Tambunan.
Untuk itu, dia meminta, instansi Polri agar serius menangani anggota Polri yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai capim KPK.
"Publik menaruh harapan besar terhadap peningkatan kualitas pemberantasan korupsi dari hulu hingga hilir,” tambahnya.