Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2019.
Paslon Joko Widodo dan Maruf Amin pun telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Isu mulai berkembang ke arah politik partai, apakah bersikap oposisi atau bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.
Nama-nama calon menteri Jokowi-Maruf Amin pun kini menjadi isu hangat hingga ditanggapi oleh pihak istana maupun Presiden Jokowi sendiri.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi dengan santai terkait beredarnya susunan kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Terpilih Maruf Amin.
"Ya namanya isu kan, enggak usah terlalu ditanggapi," ujar Moeldoko sembari tertawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Moeldoko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf menilai susunan kabinet yang beredar di dunia maya, selalu berubah-ubah dan tidak perlu dipikirkan.
"Hampir setiap minggu berubah, tanya yang buatlah," ucap mantan Panglima TNI itu.
Menurutnya, dalam penentuan jajaran menteri pada pemerintahan ke depan, merupakan hak prerogatif Presiden dan bukan urusan lainnya.
"Itu haknya presiden, hak prerogatif presiden," kata Moeldoko.
Baca: Jokowi Mulai Bicara Sosok Calon Menteri
Baca: Yusril: Apa Iya Saya Masih Disuruh Jadi Menteri Hukum dan HAM Lagi? Jadi Nanti Tiga Kali Itu
Sebelumnya beredar di media sosial terkait susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf, nama-nama seperti Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Ketua Umum PSI Grace Natalie, dan lainnya masuk dalam jajaran kabinet.
Penjelasan Jokowi
Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.
Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.
Baca: Segini Nih Biaya Beli Remote Pengganti Remote Keyless yang Hilang
"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).