Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2019.
Paslon Joko Widodo dan Maruf Amin pun telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Isu mulai berkembang ke arah politik partai, apakah bersikap oposisi atau bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.
Nama-nama calon menteri Jokowi-Maruf Amin pun kini menjadi isu hangat hingga ditanggapi oleh pihak istana maupun Presiden Jokowi sendiri.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi dengan santai terkait beredarnya susunan kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Terpilih Maruf Amin.
"Ya namanya isu kan, enggak usah terlalu ditanggapi," ujar Moeldoko sembari tertawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Moeldoko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf menilai susunan kabinet yang beredar di dunia maya, selalu berubah-ubah dan tidak perlu dipikirkan.
"Hampir setiap minggu berubah, tanya yang buatlah," ucap mantan Panglima TNI itu.
Menurutnya, dalam penentuan jajaran menteri pada pemerintahan ke depan, merupakan hak prerogatif Presiden dan bukan urusan lainnya.
"Itu haknya presiden, hak prerogatif presiden," kata Moeldoko.
Baca: Jokowi Mulai Bicara Sosok Calon Menteri
Baca: Yusril: Apa Iya Saya Masih Disuruh Jadi Menteri Hukum dan HAM Lagi? Jadi Nanti Tiga Kali Itu
Sebelumnya beredar di media sosial terkait susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf, nama-nama seperti Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Ketua Umum PSI Grace Natalie, dan lainnya masuk dalam jajaran kabinet.
Penjelasan Jokowi
Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.
Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.
Baca: Segini Nih Biaya Beli Remote Pengganti Remote Keyless yang Hilang
"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).
Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.
Saat itu Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.
Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.
"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.
Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.
Baca: Polisi Identifikasi Pembunuh Hilarius Ladja Lewat Rekaman CCTV
Namun, Jokowi juga tak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang hendak bergabung.
"Sudah sering saya sampaikan, kami terbuka untuk siapa pun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini, secara terbuka," kata politisi PDI-P ini.
Anak muda
Jokowi menyebut, setiap periode waktu, diperlukan kabinet yang berbeda karena tantangannya juga berubah.
Ia lalu mengungkapkan kriteria menteri yang akan mengisi kabinetnya ke depan.
Baca: Calon Menteri Dari Kalangan NU, Begini Jawaban Maruf Amin
Menurut Jokowi, para menteri yang mengisi kabinet baru nantinya harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat.
Kedua, dia harus memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan ini penting untuk bisa mengelola personalia dan anggaran sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif.
Ketiga, kabinet mendatang juga akan banyak diwarnai dengan anak-anak muda.
"Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi.
Jokowi menyebut era globalisasi seperti sekarang diperlukan orang-orang yang dinamis, fleksibel, dan mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat sekali.
Sementara terkait kekhawatiran bahwa anak muda belum mempunyai pengalaman dalam manajemen pemerintahan, Jokowi menilai hal itu bisa diatasi dengan keberadaan para menteri koordinator.
Menko di empat bidang nantinya akan tetap diisi oleh senior yang sudah punya pengalaman panjang di bidang kerjanya.
"Saya kira tidak perlu kekhawatiran semacam itu," kata Jokowi.
Lalu, apakah Wapres JK dan pembantu-pembantu lainnya akan juga dilibatkan dalam periode mendatang?
Baca: Polisi Tangkap Wanita yang Hina Jokowi Jadi Mumi di Facebook
"Saya kira semua yang masih bisa berkontribusi pada negara ini, apalagi Pak JK dengan pengalaman panjang di bidang politik dan ekonomi, saya kira negara ini sangat memerlukannya.
Tugas kita bersama untuk bekerja sama dan membangun negara ini," jawab Jokowi.
Gambaran kabinet
Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, Presiden terpilih Joko Widodo telah memiliki gambaran terkiat nama-nama yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan 2019-2024.
Menurut Karding, pengalaman Jokowi memimpin di periode pertama menjadi pertimbangan dalam menentukan nama-nama menteri.
"Mengenai siapa orangnya, tentu Pak Jokowi sudah memiliki gambaran-gambaran karena lima tahun berinteraksi dan memimpin pasti telah mengetahui siapa yang tepat," ucap Karding saat dihubungi, Selasa (2/7/2019).
Politisi PKB ini pun mengungkapkan, nama-nama menteri yang akan masuk kabinet secara intensif akan dibicarakan oleh Jokowi bersama partai koalisi pendung.
"Masukan dari tokoh, relawan, semua akan memberikan masukan," kata Karding.
Lebih lanjut, ia tak bisa memastikan siapa-siapa saja nama yang yang akan masuk kabinet
Sebab, saat ini belum ada pembahasan terkiat hal itu.
"Soal pembicaraan berapa jumlahnya, siapa dapat apa jujur saya belum dapat informasinya soal itu," jelasnya.
Karding juga mengatakan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan fokus pasa 3 poin.
Yakni, peningkatan SDM, ekonomi kerakyatan serta idelogi Pancasila.
"Ini yang bakal jadi perhatian khusus disamping meneruskan pembangunan infrastruktur untuk efektivitas pembangunan," tutupnya.
Kata Pengamat
Pengamat politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Saiful Anam, menilai setidaknya ada 3 kader partai Demokrat yang bisa digaet Presiden Jokowi untuk membantunya dalam kabinet 5 tahun ke depan.
Kader pertama yang dimaksud Saiful adalah pendiri Partai Demokrat yakni HM Darmizal MS.
Ia juga pernah menjabat Wasekjen Demokrat saat Ketum partai berlambang Mercy itu dijabat Hadi Utomo.
Darmizal sendiri diketahui telah mendukung Jokowi sejak 6 Mei 2018 dengan mendirikan Relawan Jokowi atau ReJo.
Baca: Ini Temuan Ombudsman Terkait Sistem Zonasi Tahun Ini
Baca: Video Aksi Pengendara Mobil Tenteng Pistol di Jalanan Lembang yang Macet Parah, Pelat Nomornya RFS
Baca: Kasus Penganiayaan Kepala Sekolah Harapan Bunda di Jimbaran, 3 Orang Jadi Tersangka
Baca: Gempa Hari Ini - BMKG Catat Gempa 4.9 Guncang Simeulue, Aceh Selasa Pagi
Menurutnya, Darmizal dikenal sebagai sosok pebisnis dan piawai dalam dunia politik.
"Pak Darmizal kita ketahui bersama, dirinya rela mundur dari posisi Komisi Pangawas (Komwas) partai Demokrat untuk mendukung Jokowi karena berseberangan dengan sikap SBY yang saat itu masih gamang menentukan sikap apakah mendukung Jokowi atau Prabowo dalam Pilpres 2019," ujar Saiful Anam, ketika dikonfirmasi, Selasa (2/7/2019).
Kader kedua yang disoroti Saiful adalah mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau Pakde Karwo.
Ia menyebut pengalaman Pakde Karwo selama menjabat di birokrasi bisa menjadi bahan pertimbangan Jokowi untuk menggaetnya menjadi 'pembantu'.
"Selama menjabat dibirokrasi track record Pakde Karwo gemilang dan nyaris tidak ada cacat dimata hukum," ucapnya.
Nama terakhir yang dinilai potensial adalah putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Harimuri Yudhoyono (AHY).
Ia berpandangan AHY merupakan sosok muda yang patut dipertimbangkan oleh Jokowi, jika akan dipakai dalam posisi menteri diera Kabinet Kerja 5 tahun mendatang.
"Namun sayangnya, besarnya AHY di kancah politik tanah air selama ini masih dibawah bayang-bayang pak SBY. Jadi pengalaman AHY masih sangat minim," kata dia.
Lebih lanjut, ia memprediksi apabila Partai Demokrat benar-benar berlabuh dalam koalisi Jokowi, maka setidaknya partai berlambang Mercy itu akan mendapat jatah satu kursi menteri.
"Dalam politik ini semuanya serba dinamis. Tidak ada makan gratis saat ini. Pasti partai Demokrat akan diberikan kursi menteri," pungkas Saiful.