News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jajaran Kepala Daerah Berpotensi Maju Pilpres 2024, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo hingga Khofifah

Penulis: Fitriana Andriyani
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

LSI Denny JA nilai 4 kepala daerah berpotensi maju Pilpres 2019: Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar parawansa.

TRIBUNNEWS.COM - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis sejumlah tokoh yang berpotensi maju ke Pilpres 2024 mendatang.

Dalam rilis tersebut, LSI Denny JA menilai ada 15 tokoh yang berpotensi untuk berlaga di Pilpres 2019.

Dalam konferensi pers, peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar mengungkap ada 3 kriteria dalam menentukan 15 tokoh tersebut.

Kriteria tersebut yakni popularitas di atas 25 persen, berasal dari empat sumber rekrutmen, dan penilaian subyektif dari peneliti LSI Denny JA.

Empat sumber tersebut yakni pejabat pemerintahan pusat, pimpinan partai politik, kepala daerah, serta kalangan profesional, swasta, atau organisasi masyarakat.

"Dari empat sumber latar belakang presiden inilah yang kita coba prediksi kira-kira 2024 nanti latar belakang presiden akan memgambil tidak jauh dari unsur empat tadi," ujar Rully, dilansir Kompas.com, Selasa (2/7/2019).

Adapun sumber rekrutmen dari kalangan kepala daerah terdiri dari empat gubernur, di antaranya.

Baca: Jajaran Elite Partai Berpotensi Maju Pilpres 2024, Ada Prabowo, Sandiaga, AHY hingga Puan Maharani

Baca: Tokoh-tokoh Yang Berpeluang Masuk Dalam Pilpres 2019, Nama Prabowo Masih Ada

Baca: Prabowo, Ahok, dan Anies Diprediksi Bisa Ikut Pilpres 2024 Mendatang

1. Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan sambutan pada acara Jakarta Night Festival (JNF) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6/2019) malam. Acara yang diselenggarakan untuk memperingati HUT ke-492 DKI Jakarta tersebut diisi dengan pertunjukan video mapping, laser, dan artis ternama. Warta Kota/Feri Setiawan (Warta Kota/Feri Setiawan)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam jajaran kandidat potensial maju ke Pilpres 2019.

Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022.

Mengutip Wikipedia, Anies juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk Kabinet Kerja sejak 26 Oktober 2014 sampai digantikan oleh Muhadjir Effendy dalam perombakan kabinet pada 27 Juli 2016.

Anies bersama Sandiaga Uno memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada 2017 setelah melewati dua putaran.

Diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, pasangan ini menang atas 57,95% suara, dukungan tertinggi dalam pemilihan umum gubernur Jakarta.

Baca: Disinformasi Membuat Masyarakat Sulit Move on Dari Pilpres 2019

Baca: Ini Tugas Baru Denny Indrayana Usai Tangani Sengketa Hasil Pilpres 2019 di MK

Baca: LSI Denny JA Sebut Pilpres 2024 Akan Lebih Panas Karena Tak Ada Petahana

Berikut karier Anies dalam bidang politik dikutip Tribunnews.com dari Wikipedia:

Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat

Anies diundang untuk terlibat mengurus negeri dengan mengikuti konvensi Demokrat pada 27 Agustus 2013.

Anies menerima undangan tersebut dengan ikhtiar untuk ikut melunasi Janji Kemerdekaan.

Anies Baswedan bersama 11 orang lainnya; Ali Masykur Musa, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo dan Sinyo Harry Sarundajang mengikuti Konvensi Calon Presiden dari Partai Demokrat.

Semangat melunasi janji kemerdekaan itulah yang merupakan misi Anies untuk negeri ini.

Bagi Anies apa yang tercantum di Pembukaan UUD 1945 bukan sebuah cita-cita melainkan sebuah janji yang harus dilunasi.

Ia meyakini konvensi ini sebagai sebuah panggilan tanggung jawab dan kehormatan. Ia mengatakan bahwa dirinya memilih untuk terlibat dan turun tangan melunasi janji kemerdekaan.

Sikap Anies tersebut dinyatakan secara resmi dalam deklarasi Konvensi Partai Demokrat pada 15 September 2013 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut ia mendeklarasikan sebuah gagasan yang diberi judul “Indonesia Kita Semua”.
Gagasan tersebut mengajak semua orang untuk ikut terlibat mengurus negeri, ikut turun tangan.

Gagasan ini ia buktikan dengan membuat Gerakan Turun Tangan yang dalam setahun berhasil mengumpulkan lebih dari 30.000 relawan tanpa bayaran.

Baca: Peneliti LSI Denny JA Prediksi Kemungkinan Ahok Jadi Sosok Pemberi Efek Kejut Dalam Pilpres 2024

Baca: LSI Denny JA Sebut Ahok Masih Punya Peluang Maju Pilpres 2024

Baca: Diprediksi Prabowo Akan Bertarung Kembali di Pilpres 2024, Juga Sandiaga dan Anies

Juru Bicara Pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla (JK)

Anies membantu pasangan nomor urut dua dalam Pilpres 2014 Jokowi-JK dengan menjadi juru bicara pasangan tersebut.

Jokowi mengungkapkan bahwa kehadiran Anies sangat penting dalam tim pemenangannya.

Oleh sebab itu ia meminta bantuan Anies untuk bergabung dengan timnya.

Bagi Jokowi, Anies adalah sosok muda yang inspiratif dan dekat dengan kaum muda.

Karena alasan tersebut Mantan Wali kota Solo ini meminta Anies untuk membantu dirinya dan JK dengan menjadi Juru Bicaranya.

Anies sendiri menyatakan alasannya mendukung Jokowi-JK dengan berperan menjadi juru bicara pasangan tersebut dengan menginformasikan keputusannya pada ribuan relawan pendukungnya.

Anies menginformasikan pilihannya mendukung Jokowi-JK dengan mengirimkan sebuah e-mail berjudul “Pilihan Saya”.

Dalam email tersebut Anies menyatakan bahwa pasangan Jokowi-JK yang paling mungkin menghadirkan terobosan.

Pasca dinyatakan memenangkan pemilu presiden oleh KPU pada 22 Juli 2014.

Pasangan Jokowi-JK meminta Anies untuk menjadi salah satu Deputi Rumah Transisi Jokowi-JK.

Rumah transisi tersebut ditujukan untuk menyiapkan kabinet dan menyempurnakan program sebelum pengangkatan resmi Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Anies menjadi Deputi bersama Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto (Akademisi UI), dan Sekretaris Tim Pemenangan II Akbar Faizal (Politisi Partai Nasdem).

Kantor Transisi ini diketuai oleh Rini M. Soemarno yang merupakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era pemerintahan Presiden Megawati.

2. Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan sambutan pada peresmian Jabar Saber Hoaks di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (7/12/2018). Jabar Saber Hoaks merupakan lembaga yang akan memverifikasi konten dan informasi hoaks khususnya di Jawa Barat. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) (TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menjadi salah satu kandidat yeng berpotensi maju Pilpres 2024 menurut LSI Denny JA.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini telah menjabat sebagai gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018.

Sebelum menjadi pejabat, Kang Emil memiliki karier sebagai seorang arsitek merangkap dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung.

Pada tahun 2013 Emil yang dari kalangan profesional dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai wali kota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Danial sebagai calon wakil wali kota.

Dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada 28 Juni 2013, pasangan ini unggul telak dari tujuh pasangan lainnya dengan meraih 45,24% suara sehingga pasangan Ridwan dan Oded menjadi pemenang dalam Pemilihan umum Wali Kota Bandung 2013.

Pada pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2018, Ridwan Kamil diusung sebagai calon gubernur, berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum oleh PPP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

3. Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai menghadiri acara Murenbangwil eks Karesidenan Kedu di Pendopo Kabupaten Magelang, Jumat (15/3/2019) sore. (KOMPAS.com/IKA FITRIANA)

LSI Denny JA menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga berpotensi maju ke Pilpres 2024.

Ganjar Pranowo dua kali menjabat sebagai gubernur jawa Tengah.

Jabatanna di periode kedua ini dimulai sejak 5 September 2018 lalu.

Sebelumnya, ia adalah Gubernur Jawa Tengah periode pertama sejak 23 Agustus 2013 hingga 23 Agustus 2018 dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004–2009 dan 2009–2013.

Karier Politik Ganjar Pranowo

Pernah aktif dalam Gerakana Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan mengagumi Soekarno, secara ideologis Ganjar masuk ke dalam simpatisan PDI.

Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno.

Tahun 1996 menjadi tonggak perubahan yang diinginkan masyarakat kelas bawah melalui figur Megawati Soekarnoputri. Ganjar ikut mendukung Megawati.

Slogan pro Mega (Promeg) dipakainya bahkan sempat membuat Ganjar remaja bersitegang dengan orang tua.

Maklum saja, ayah Ganjar adalah seorang polisi, sedangkan kakaknya seorang hakim, yang oleh Orba semua pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya.

Setelah tumbangnya Orde Baru, Ganjar disarankan mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 1999, tetapi dia menolak dan memilih berkeluarga dan mengurus bisnis di PT. Prastawana Karya Samitra dan PT. Semeru Realindo.

Sebelum menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah anggota DPR RI selama dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014.

Namun, pada periode kedua tidak diteruskan karena terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Sebenarnya, pada periode 2004-2009 dia tidak lolos ke Senayan, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara), Jakob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.

4. Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Jambore Pandu Sekolah Model Dalam Penguatan Pendidikan Karakter dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, di Gedung LPMP Jawa Timur, Rabu (20/3/2019). Fatimatuz zahroh (TRIBUNJATIM.COM)

Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019.

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 yang menjabat sejak tanggal 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018.

Ia juga adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ke-5 pada Kabinet Persatuan Nasional.

Pada tanggal 27 Oktober 2014, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja.

Pada tanggal 17 Januari 2018, Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya karena mengikuti Pilgub Jawa Timur 2018 dan digantikan oleh Idrus Marham.

Pada tahun 2018, Khofifah mengikuti Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak (Emil Dardak), Bupati Trenggalek.

Pasangan Khofifah-Emil didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura.

Pasangan ini berhasil memenangi Pilgub Jawa Timur 2018 dengan memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55% dari jumlah suara keseluruhan mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Karier Khofifah

  • Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992–1997)
  • Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995–1997)
  • Anggota Komisi II DPR RI (1997–1998)
  • Wakil Ketua DPR RI (1999)
  • Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
  • Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001)
  • Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999–2001)
  • Ketua Komisi VII DPR RI (2004–2006)
  • Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004–2006)
  • Anggota Komisi VII DPR RI (2006)
  • Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014–2018)
  • Gubernur Jawa Timur (sejak 2019)

(Tribunnes.com/Fitriana Andriyani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini