Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kurang sepakat, jika ada partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pilpres 2019 lalu, bergabung ke koalisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin.
Juru bicara TKN Jokowi-KH Maruf Amin ini punya kekhawatiran partai politik tersebut akan menjadi 'duri dalam daging.'
"Saya punya kekhawatiran kalau dari kubu Prabowo mau masuk tanpa memiliki kesamaan gagasan dengan apa yang sudah dijanjikan dalam kampanye kemarin, saya khawatir bisa menjadi katakanlah duri dalam daging," ujar anggota DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).
Jika parpol di luar TKN benar-benar ingin bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, dia menyarankan, agar dipastikan terlebih dahulu bahwa parpol tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan Jokowi.
Apalagi mengingat kala konstestasi Pilpres 2019 lalu, saat banyak elite parpol oposisi habis-habisan 'menghajar' program dan kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Termasuk terkait pembangunan infrastruktur yang masif di Tanah Air yang dilaksanakan Jokowi selama lima tahun di periode pertamanya.
Baca: Maruf Belum Bahas Komposisi Kabinet Bersama Jokowi, Ini Katanya
"Jadi kalau pun ingin bergabung, tidak bisa ujug-ujug masuk begitu saja. Harus ada proses. Yang terpenting adalah proses bagaimana menyamakan gagasan visi misi mereka yang memang seharusnya sama dulu," tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Dua partai dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, diprediksi kuat akan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang telah dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019.
Gelagat keinginan merapat dari petinggi kedua partai mulai terlihat. Akankah keinginan ini bersambut?
Sinyal 5 partai
Arah politik, parta-partai yang tergabung dalam koalisi Adil Makmur pun menjadi pembicaraan hangat setelah putusan MK.
Diketahui lima partai politik, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Berkarya tergabung dalam Koalisi Adil Makmur.
Beberapa partai dalam koalisi tersebut sedari awal sudah menegaskan akan menentukan arah politiknya setelah putusan MK.
Sinyal opsi akan bergabung dengan partai pemerintah atau Koalisi Indonesia Kerja, atau opsi tetap bersama Koalisi Adil Makmur untuk menjadi partai oposisi di parlemen sudah ditunjukan masing-masing elite partai.