Baca tanpa iklan
Jika parpol di luar TKN benar-benar ingin bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, dia menyarankan, agar dipastikan terlebih dahulu bahwa parpol tersebut memiliki visi dan misi yang sama dengan Jokowi.
Apalagi mengingat kala konstestasi Pilpres 2019 lalu, saat banyak elite parpol oposisi habis-habisan 'menghajar' program dan kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Termasuk terkait pembangunan infrastruktur yang masif di Tanah Air yang dilaksanakan Jokowi selama lima tahun di periode pertamanya.
"Jadi kalau pun ingin bergabung, tidak bisa ujug-ujug masuk begitu saja. Harus ada proses. Yang terpenting adalah proses bagaimana menyamakan gagasan visi misi mereka yang memang seharusnya sama dulu," tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Dua partai dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, diprediksi kuat akan bergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang telah dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019.
Gelagat keinginan merapat dari petinggi kedua partai mulai terlihat. Akankah keinginan ini bersambut?
Sinyal 5 partai
Arah politik, parta-partai yang tergabung dalam koalisi Adil Makmur pun menjadi pembicaraan hangat setelah putusan MK.
Diketahui lima partai politik, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Berkarya tergabung dalam Koalisi Adil Makmur.
Beberapa partai dalam koalisi tersebut sedari awal sudah menegaskan akan menentukan arah politiknya setelah putusan MK.
Sinyal opsi akan bergabung dengan partai pemerintah atau Koalisi Indonesia Kerja, atau opsi tetap bersama Koalisi Adil Makmur untuk menjadi partai oposisi di parlemen sudah ditunjukan masing-masing elite partai.
1. Sinyal partai Berkarya
Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Utomo, mengisyaratkan bila partai besutan Tommy Soeharto tersebut tetap berada dalam lingkaran koalisi Adil Makmur apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi.
"Saya menganut mazhab bahwa membangun oposisi yang konstruktif dan kuat ke depan adalah pekerjaan halal dan barokah," kata Priyo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019).