Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengingatkan keinginan masyarakat untuk pemerintahan kedua Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Hendri Satrio menegaskan masyarakat menginginkan adanya oposisi untuk mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin untuk periode 2019-2024.
"Pastinya keinginan masyarakat ada oposisi sehingga cek and balance di pemerintah ada," ujar pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).
Karena itu, kurang tepat jika rekonsiliasi diartikan bersatunya semua partai politik kepada pemerintahan Jokowi.
Meskipun dia menduga di balik seruan rekonsiliasi pascapemilu 2019 itu, pemerintahan Jokowi menginginkan agar tidak terjadi kegaduhan dalam melaksanakan program-programnya.
Baca: Komnas Perempuan Berharap Banyak Kepada Jokowi Berikan Amensti Untuk Baiq Nuril
Baca: 5 Fakta Liu Yifei Pemeran Film Mulan Live Action Disney, Ternyata Pecinta Kucing
Baca: Kementerian Keuangan Imbau Masyarakat Waspadai Lelang Fiktif
"Supaya tidak gaduh. Sehingga bisa lancar program-program kerja itu diharapkan kubu pak Jokowi," jelasnya.
Selain itu dia juga mempertanyakan kelanggengan koalisi Jokowi, jika terjadi semua partai politik berada di pemerintahan.
Karena dikhawatirkan keakuran akan terjadi paling lama tiga tahun.
Setelah itu, semua partai politik sibuk untuk kepentingan Pemilu 2024.
Bila itu yang terjadi, maka masyarakat akan sangat dirugikan.
Hal itu akan berbeda jika ada partai politik yang menjadi oposisi.
Baca: 13 Jam Diperiksa Polisi, Galih Ginanjar Tak Menyesal Permalukan Fairuz A Rafiq, Status Masih Saksi
Baca: Komnas Perempuan Yakin Komisi III DPR Akan Mendukung Jika Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril
Ia pun menyarankan kepada Jokowi-Maruf Amin untuk benar-benar menyamakan visi dan misinya terlebih dahulu kepada partai dari oposisi yang akan bergabung ke pemerintahan kedua yang akan dipimpinnya.
"Sebelum menawarkan kursi Menteri, yang lebih penting itu adalah bagaimana ide-ide atau gagasan dari oposisi bisa diterima dan dijalankan oleh koalisi Jokowi," jelasnya.