News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Buka Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019, Jusuf Kalla: Pola Hidup Harus Menyatu dengan Alam

Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wapres buka Pameran Lingkungan Hidup

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PLHK) 2019 yang akan berlangsung hingga Sabtu mendatang, dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center, Kamis (11/7/2019).

Saat pembukaan, Jusuf Kalla didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono serta Dirjen Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), RM Karliansyah.

Acara PLHK 2019 yang bertema “Biru Langitku, Hijau Bumiku”, tersebut menggambarkan upaya Pemerintah khususnya KLHK untuk terus mengendalikan polusi udara dan menjadikan bumi lebih hijau.

Menurut Kalla, pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang sangat cepat menimbulkan konsekuensi terjadinya peningkatan permintaan barang dan jasa serta peningkatan transportasi yang berbanding lurus dengan tingginya penggunaan bahan bakar fosil.

Pembakaran yang kurang baik pada sektor transportasi menyumbang 70% pencemaran di perkotaan, disusul dengan sumbangan dari sektor industri.

Hal ini berdampak pada penurunan kualitas udara sehingga polusi udara telah muncul sebagai salah satu risiko kesehatan terkemuka di dunia.

Karena itu tegas Kalla, diperlukan pola hidup yang menyatu dengan alam. Hal tersebut dapat ditandai dengan seminimal mungkin melakukan aktivitas yang menghasilkan unsur yang dapat mencemari alam, misalnya dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi penggunaan plastik, sabun, detergen, atau bahan kimia lainnya, termasuk mengelola sampah dengan bijak.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengungkapkan, untuk mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor, telah dilakukan upaya-upaya peralihan penggunaan bahan bakar bersih secara bertahap, pengalihan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke jenis angkutan umum massal, kebijakan pengetatan baku mutu emisi, dan pengembangan serta penambahan ruang terbuka hijau.

“Law enforcement serta dorongan perubahan teknologi mulai diterapkan pada sumber-sumber pencemar industri. Penyesuaian peraturan juga terus dilakukan berkaitan dengan standar emisi serta standar bahan bakar Euro-4,” ujar Siti Menteri Siti menegaskan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan pelayanan transportasi massal berbahan ramah lingkungan, mengembangkan hari bebas kendaraan bermotor (car free day), menyediakan fasilitas parkir, serta merevitalisasi jalur pejalan kaki.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga membangun dan mengembangkan Taman Kota, Hutan Kota dan Kebun Raya. Bagi industri, dilakukan pengawasan pemenuhan baku mutu emisi, pelaporan emisi secara kontinyu yang terintegrasi dengan sistem pelaporan di KLHK.

Untuk memantau kualitas udara Indonesia secara realtime, KLHK sejak tahun 2015 telah membangun jaringan sistem pemantau kualitas udara (AQMS = Air Quality Monitoring System) di 26 Kota di seluruh Indonesia.

Diluar alat pemantau yang dibangun oleh KLHK telah terkoneksi pula dengan 45 stasiun milik BMKG, Pemerintah Daerah dan Swasta, sehingga jumlah keseluruhan mencangkup 71 stasiun, yang bisa di akses secara langsung melalui website http://iku.menlhk.go.id/aqms.

Sementara Dirjen PPKL RM Karliansyah mengatakan, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun ini, tema pengendalian pencemaran udara banyak mendapat reaksi dari berbagai kalangan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini