Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu akan masuknya sejumlah partai oposisi ke dalam pemerintahan mendapat berbagai macam tanggapan.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa perlu ada partai penyeimbang yang berfungsi untuk megawasi pemerintah. Perlu ada partai yang mengkritik kinerja pemerintah agar tidak kebablasan.
Baca: Elite PDIP Sarankan Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS Tetap Jadi Oposisi
"Partai ada di luar pemerintahan pun itu suatu kehormatan," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (16/7/2019).
Menurutnya, hal tersebut bukan hanya omongan semata.
PDIP menurutnya pernah mengalami masa yang panjang menjadi oposisi.
Selama berada di luar pemerintahan PDIP selalu konsisten dalam menyampaikan pandangan ataupun pemikirannya, dan tidak pernah bertolak belakang dengan apa yang dikampanyekan dalam Pemilu.
"Pengalaman PDI Perjuangan 10 tahun sebelum masuk pemerintahan itu menunjukkan bahwa konsistensi sikap antara apa yang disampaikan saat berkampanye dengan apa yang kita lakukan setelah proses pemilu selesai sangatlah penting," katanya.
Konsistensi partai selama menjadi oposisi tersebut mendapatkan penghormatan dari masyarakat.
Setelah 10 tahun menjadi oposisi, PDIP menjadi partai penguasa dan menjadi partai yang dipilih oleh mayoritas masyarakat.
Baca: Mahfud MD Sebut Rakyat Lebih Senang Prabowo Pimpin Oposisi di Parlemen
"Dan di situ kelihatan bahwa selama 10 tahun PDIP menjadi partai di luar pemerintahan pun ya rakyat tetap menghormati PDI Perjuangan. Dan akhirnya terbukti bahwa rakyat kembali memilih PDI Perjuangan," pungkasnya.
Dalam pidato tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa langkah yang akan ditempuh pemerintahan ke depan. Pada salah satu bagian pidatonya, mantan Wali Kota Solo itu juga menyampaikan pesan kepada kelompok yang memilih akan menjadi oposisi.
1. Jadi oposisi itu mulia
Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan, menjadi oposisi juga posisi yang mulia. Ia menyadari bahwa totalitas dalam mendukung seseorang dalam demokrasi adalah suatu hal yang wajar.