Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah masyarakat di berbagai daerah seperti Kecamatan Apau Kayan di bawah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dan Kecamatan Bupolo, Pulau Buru, Kepulauan Maluku kembali menagih janji segera dilakukan pemekaran.
Menanggapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan rencana pemekaran belum dibahas karena menurutnya 514 kabupaten/kota yang ada sekarang sudah cukup banyak untuk dikelola negara.
“Sementara ini belum dibahas, karena 514 kabupaten/kota itu sudah cukup banyak,” ungkap Mendagri ditemui di Kampus IPDN, Jaksel, Selasa (23/7/2019).
Mendagri sendiri menegaskan bahwa moratorium untuk menahan pemekaran daerah masih diberlakukan pemerintah.
Baca: Reaksi Waria soal Raperda Anti-LGBT yang Tengah Digodok di Depok
“Sementara saat ini masih moratorium,” pungkasnya.
Moratorium pemekaran daerah diambil pemerintah dengan tujuan memberi waktu negara untuk menata pemerintahan dalam negeri.
Menurut Tjahjo hingga kini pihaknya sudah menerima permintaan 314 pemekaran daerah sejak pemekaran daerah terakhir kali dilakukan.