Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi) menggelar Rapat Koordinasi Transmigrasi 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Rakornas Transmigrasi Tahun 2019 merupakan forum strategis, dihadiri pemangku kebijakan penyelenggaraan transmigrasi tingkat pusat dan daerah, akademisi, hingga kalangan swasta.
Hasilnya menjadi arah kebijakan transmigrasi masa depan, yang tidak harus berpusat pada program pemerintah, namun juga mengedepankan kerja sama bisnis dengan swasta guna mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi.
Rakornas yang mengusung tema 'Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0' dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta dihadiri para menteri.
Yakni, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
Dalam sambutannya, Menteri Eko mengatakan pembangunan transmigrasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia menjelaskan transmigrasi telah memindahkan 2 juta keluarga dan 8 juta penduduk yang dipindahkan dari pulau Jawa yang padat ke daerah lain di Indonesia yang kurang penduduknya sejak diberlakukan tahun 1950-an
"Transmigrasi juga telah mampu menciptakan dua ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa definitif di luar Jawa," jelasnya.
Dalam perkembangannya penyelenggaraan transmigrasi mengalami reposisi dari konsep pemindahan penduduk untuk mendukung pembangunan daerah menjadi pemerataan, kesejahteraan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk mewujudkan embrio kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah.
Hingga saat ini, kata Menteri Eko, terdapat 619 kawasan transmigrasi, 48 kawasan diantaranya dikembangkan melalui skema Kota Terpadu Mandiri.
Termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare.
"Lahan produktif tersebut mencakup 1 juta hektar sawah, 310 ribu lahan jagung, 1,1 juta hektare perkebunan sawit, 429 ribu hektare perkebunan karet," paparnya.
Menteri Eko juga menyatakan perlunya pembangunan transmigrasi berbasisi teknologi.
Hal itu dilakukan untuk menciptakan kemandirian ekonomi.
"Pengelolaan transmigrasi agar menciptakan kemandirian dan kemajuan yang berkelanjutan di antaranya adalah pengembangan bisnis yang berbasis e+commerce, e-planning yang harus mulai dilakukan," pungkasnya.