News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Andre Kirim Surat ke Jokowi soal Wacana Pemindahan Ibu Kota "Apakah Akan Tambah Utang dari China?"

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden RI Joko Widodo yang didampingi Sejumlah Menteri, Pejabat Pemprov dan Bupati Kukar berbincang terkait lokasi Tahura Bukit Soeharto di titik KM 35 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Selasa (7/5/2019). Kedatangan Presiden Joko Widodo beserta rombongan untuk melihat lahan yang ditawarkan Pemprov Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang baru. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN

Surat Terbuka Terkait Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dari Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade untuk Presiden Jokowi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Bapak Presiden Joko Widodo, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun serta dalam lindungan Allah SWT.

Salam hormat,

Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, saya sebagai rakyat Indonesia ingin menanyakan sumber pembiayaan.

Di mana harus dibangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk menunjang ibu kota baru.

Bapak Presiden Jokowi, dana APBN kita tidak akan cukup menanggung rencana pembangunan ibu kota baru, yang menelan biaya sekitar Rp 466 triliun.

Karena, kondisi penerimaan pajak yang rendah dan kebutuhan belanja yang cukup besar dalam 5 tahun ke depan.

Jalan pintasnya, pemerintah dipaksa terbitkan surat utang dengan bunga tinggi.

Jika diasumsikan utang naik Rp 466 triliun, maka rasio utang terhadap PDB akan bengkak menjadi 38.7%.

Opsi kedua yang bisa dilakukan Bapak Presiden melalui penugasan BUMN karya yang akan menjadi beban bagi keuangan BUMN.

Sedangkan proyek pemindahan ibu kota bukan proyek komersil, karena bangunan pemerintah sifatnya lebih ke pelayanan publik.

Di sini ada risiko missmatch yang bisa mengakibatkan BUMN terancam gagal bayar.

Opsi selanjutanya, Bapak Presiden bisa tukar guling bangunan lama kementerian/lembaga yang ada di Jakarta, namun tidak masuk akal.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini