News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

OTT KPK di Cianjur

Bupati Cianjur Irvan Rifano Dituntut 8 Tahun Penjara dan Hak Dipilihnya Dicabut Selama 5 Tahun

Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar menjalani sidang dengan agenda tuntutan dalam kasus pemerasan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan Cianjur tahun 2018, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (5/8/2019). Dalam sidang tersebut, Penuntut Umum (PU) KPK menuntut Bupati Cianjur nonaktif, Irvan Rivano Muchtar hukuman selama 8 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan, ditambah uang pengganti Rp 900 juta, jika tidak dibayar diganti 2 tahun penjara, serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Tribun Jabar/Gani Kurniawan

Kronologi penangkapan

Sebelumnya KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka pemerasan kepada kepala sekolah menengah pertama (SMP) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

Lembaga antikorupsi tersebut menduga Irvan Rivano menerima 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Baca: KPK Tetapkan Bupati Cianjur Sebagai Tersangka Korupsi Dana Pendidikan

Selain Bupati Cianjur, tiga orang lainnya pun kini berstatus tersangka.

Mereka di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi (CS), Kepala Bidang SMP Rosidin (Ros), dan TSC, kakak ipar Bupati Cianjur.

"Pada Rabu, 12 Desember, pukul 05.00 WIB, KPK mengidentifikasi terjadinya perpindahan uang dari mobil Rosidin yang dibawa sopir ke mobil Cecep Sobandi (CS) yang telah dikemas dalam kardus berwarna cokelat," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Baca: KPK Temukan Uang Rp 1,5 Miliar yang Diduga dari Para Kepala Sekolah untuk Suap Bupati Cianjur

Kemudian, tim KPK mengetahui kardus yang dibawa di mobil Rosidin tersebut berisi uang yang sebelumnya telah dikumpulkan dari sejumlah kepala SMP di Cianjur.

Selanjutnya, tim KPK mengamankan dua orang, yakni Cecep Sobandi dan sopir, di halaman Masjid Agung Cianjur.

"Pukul 05.17 WIB, tim mengamankan Rosidin di rumahnya," ujar Basaria.

Kemudian, pukul 05.37 WIB, tim KPK bergerak ke rumah pribadi Bendahara MKKS Cianjur berinisial T dan Ketua MKKS Cianjur berinisial R dan mengamankan keduanya di rumah masing-masing.

Ia melanjutkan, sekira pukul 06.30 WIB, tim KPK memasuki pendopo Bupati dan mengamankan Bupati Cianjur di rumah dinasnya tersebut.

Kemudian tim mengamankan kepala seksi berinisial B di sebuah hotel di Cipanas pada pukul 12.05 WIB.

"Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran terkait dana Alokasi Khusus Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar," ucapnya.

Menurut KPK, T dan R, yang menjabat pengurus MKKS Cianjur, diduga berperan menagih fee dari DAK Pendidikan kepada sekitar 140 kepala sekolah yang telah menerima DAK tersebut.

Basaria menyebut, dari sekitar 200 SMP yang mengajukan alokasi DAK, ada 140 SMP di Cianjur yang disetujui.

"Diduga alokasi fee terhadap IRM, Bupati Cianjur, adalah 7 persen dari alokasi DAK," jelas Basaria.

Penulis: Mega Nugraha

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Bupati Cianjur Dituntut 8 Tahun Penjara, Jaksa Juga Hak Dipilih Irvan Rifano Dicabut Selama 5 Tahun 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini