Dalam foto yang beredar tersebut, Menteri Rini didampingi oleh beberapa pejabat Kementerian BUMN, di antaranya Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.
Turut terlihat dalam foto tersebut beberapa direktur utama BUMN antara lain: Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Direktur Utama Inalum Budi Gunawan Sadikin.
Selain itu ada pula Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni.
Sebagaimana diketahui, hari ini Presiden Jokowi meminta penjelasan langsung dari Direksi PLN mengenai pemadaman.
"Pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang, ya blak-blakan saja sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," kata Jokowi.
Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani lalu menjelaskan mengenai penyebab padamnya listrik di sebagian besar Pulau Jawa.
Sripeni menjelaskan panjang lebar mengenai masalah teknis yang menyebabkan listrik padam, yakni terkait gangguan transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV.
Penjelasan tersebut berlangsung sekitar 10 menit.
Namun, Jokowi dengan raut muka datar tak puas dengan penjelasan Sripeni itu karena terlalu panjang.
Menanggapi itu, Presiden hanya meminta PLN segera melakukan perbaikan secepatnya.
"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali," ucap Jokowi.
"Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai terulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke terima kasih," kata Kepala Negara. Tanggapan Jokowi pun relatif singkat. Tak sampai dua menit.
Sorotan Pengusaha Terkait dengan pemadaman listrik ini, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menganggap harus ada yang bertanggung jawab atas pemadaman listrik serentak di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, Minggu (4/8/2019).
Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito mengatakan, Presiden harus mengevaluasi menteri terkait dan direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"HIPMI merekomendasikan agar menteri-menteri terkait dicopot. Begitu juga dengan pimpinan dan direksi PLN yang bertangung jawab langsung," ujar Yaser Palito dalam keterangan tertulis, Senin (5/8/2019).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Dampingi Jokowi ke PLN soal Listrik Padam, ke Mana Menteri Rini?"
Penulis : Yoga Sukmana