Bupati Nduga Minta Maaf Pernah Usulkan Tarik Personel TNI-Polri dari Daerahnya

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menuturkan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya semenjak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

• Jadi Duta Lingkungan, Dengarkan Pesan Tantri Kotak: Waktunya Sadar Lingkungan dan Memperbaiki Alam!

Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan. Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.

"Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak berjalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," ujar Namia.

Data Kementerian Sosial mencatat, saat ini setidaknya ada 2.000 pengungsi yang tersebar di beberapa titik di Wamena, Lanijaya, dan Asmat.

Di antara pengungsi ini tercatat 53 orang dilaporkan meninggal.

• VIDEO: Bermodus Jastip, Paket Sabu Diselundupkan Lewat Barang Mewah

Angka ini jauh di bawah data yang dihimpun oleh Tim Solidaritas untuk Nduga, yang mencatat sedikitnya 5.000 warga Nduga kini mengungsi dan 139 di antara mereka meninggal dunia.

Data relawan menyebut, pengungsi di Wamena tersebar di sekitar 40 titik. Kebanyakan mereka tinggal menumpang di rumah kerabat.

Akibat banyaknya pengungsi yang berdatangan, satu rumah atau honai bisa berisi 30-50 orang.

Dialog Pemerintah dan OPM

Namun, data tersebut dibantah Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem.