Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.
Hal itu disampaikan Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi kepada Tribunnews.com, Minggu (18/8/2019).
"Kami setuju untuk adanya pemerataan ekonomi. Namun jangan sampai mengulang kasus lama problematika Jakarta," ujar anggota Komisi II DPR RI ini," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.
Baidowi melihat, keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota karena mempertimbangkan Jakarta yang kini menjalankan dua fungsi, yakni sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi.
Dua fungsi tersebut, kata dia, menjadi beban yang sangat berat buat Jakarta.
Karena itu menurut dia, pemisahan kota pemerintahan dengan kota niaga memang layak dilakukan.
Apalagi banyak model yang bisa dilakukan yakni seperti Malaysia, Australia, Jerman, Turki, India, Brazil yang memiliki perbedaan sesuai dengan karakter masing-masing.
Hanya saja, PPP berharap persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Jakarta kembali terulang di Ibu Kota yang baru.
"Persoalan macet, banjir dan pemborosan energi di ibu kota Jakarta jangan sampai berulang di kota pemerintahan yang baru," tegas Baidowi.
Baca: Ketua MPR: Negara dan Konstitusi Tidak Dapat Dipisahkan
Baca: Rayakan HUT RI, BRI Beri Bantuan CSR untuk 57 SLB se-Indonesia
Baca: Cerita Jusuf Kalla Merintis Usaha Sejak Umur 22 dengan Susah Payah
Artinya, dia mengingatkan, jangan sampai maksud awal pemindahan Ibu Kota justru menjadi persoalan baru.
Untuk itu Baidowi mengatakan, keputusan pemindahan ibu kota harus diiringi dengan kajian terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta aspek keamanan.
"Kajian mendalam termasuk menyiapkan RTRW (rencana tata ruang wilayah) dan RDTR (rencana detail tata ruang) agar tidak mengulang kesalahan Jakarta. Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan," jelas Baidowi.
Pacu Pemerataan dan Keadilan di Luar Pulau Jawa
Presiden Jokowi kembali menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan saat menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Baca: Kerja Keras dan Jatuh Bangun Hardiyanto Kenneth, Sosok Minoritas yang Jadi Anggota Baru DPRD DKI
Baca: Suhendra Pastikan KLB PSSI 2 November di Kalimantan
Menurut Presiden, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.
Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa. Apabila membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, sambung Presiden, maka ketimpangan akan semakin parah.
“Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa,” kata Presiden Jokowi.
Ibu kota baru, lanjut Presiden, dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru terbarukan, dan tidak bergantung kepada energi fosil.
Mengenai dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi menegaskan, akan sekecil mungkin menggunakan APBN.
“Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU,” tegas Presiden Jokowi.
Minta Izin
Presiden Jokowi menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta.
“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Presiden Jokowi.
Pernyataan Presiden itu langsung disambut tepuk tangan panjang dari para peserta sidang yang memenuhi Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, sebagian bahkan berdiri memberikan aplaus panjang.
Presiden menegaskan, Ibu kota bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. “Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tegasnya.