Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, PAPUA BARAT - Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan ia tidak bisa mendekat ke gedung DPRD Papua Barat yang dibakar massa saat kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Padahal, jarak antara kantornya dengan gedung DPRD Papua Barat begitu dekat.
Hal itu karena massa masih beringas dan anarkistis.
"Saya tidak bisa mendekat dengan gedung DPRD. Massa masih beringas, anarkis. Gedung DPRD sudah dibakar," kata Lakotani kepada Kompas TV, Senin.
Menurut Lakotani, saat ini massa masih terkonsentrasi di beberapa titik.
Hal itu berdasarkan informasi yang disampaikan stafnya di lapangan.
Para pengunjuk rasa tampak menyerang aparat keamanan.
Baca: LIVE STREAMING Massa Pengunjuk Rasa Bakar Gedung DPRD Papua Barat
Untuk meredam kemarahan massa, Lakotani bersama TNI dan Polri berusaha untuk bertemu dan berbicara langsung dengan pimpinan demo.
"Saya berusaha ke lokasi pertemuan. Tapi sejumlah ruas jalan utama itu sedang dihalang dengan tebangan pohon, dan bakar-bakaran ban bekas," kata Lakotani.
"Kami sedang cari jalan yang disepakati untuk bertemu dengan pimpinan aksi," lanjut dia.
Wagub Lakotani mengimbau agar warga Manokwari, Papua Barat, untuk menahan diri.
Pihaknya akan segera mengomunikasikan dengan baik dan mencari solusi terbaik atas permasalahan ini.
"Supaya tidak mengganggu aktivitas dan merugikan semua, merugikan pembangunan di daerah," katanya.
Sebab, kata Lakotani, akibat dari kerusuhan ini, hampir seluruh titik atau pusat pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di manokwari terkena dampak.
Nonton video streaming di bawah ini :
Selain itu, massa juga melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta tiang lampu lalu lintas di pinggir jalan Yos Sudarso.
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) dan oknum aparat, terhadap mahasiswa Papua, di Malang, Surabaya dan Semarang.
Diduga Ini Penyebab rusuh
Kerusuhan ini merupakan buntut aksi dari beberapa kelompok warga. Warga memblokade beberapa jalan.
Aktivitas warga terganggu, banyak toko yang tutup.
Kompas TV melaporkan, selain pembakaran di jalanan, Gedung DPRD Papua Barat juga turut dibakar.
Diduga, aksi ini merupakan buntut dari solidaritas atas perlakuan penanganan demonstrasi warga Papua di Surabaya.
Soal tindakan rasisme Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya mengatakan jika Pemprov Papua menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan, sepanjang dilakukan secara proposional dan profesional, serta berkeadilan.
Walaupun begitu, ia juga meminta aparat keamanan tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan persekusi dan main hakim sendiri oleh kelompok atau individu orang yang dapat melukai hati masyarakat Papua.
Hal ini dikatakannya menanggapi tindakan aparat mengamankan 43 mahasiswa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
"Pemprov Papua menyatakan empati dan prihatin terhadap insiden yang terjadi di Kota Surabaya, Semarang dan Malang, yang berakibat adanya penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua," kata Lukas kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (18/08/2019).
Enembe menyayangkan adanya tindakan rasis oknum aparat saat upaya penangkapan para mahasiswa tersebut.
Terlebih, hal tersebut terjadi menjelang perayaan HUT ke-74 RI.
"Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasial, diskriminatif tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama," ujar Enembe. "Tindakan rasial di Surabaya sangat menyakitkan," kata Enembe.
Situasi aman
Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Moch Sagi mengatakan situasi Manokwari secara umum masih aman dan terkendali.
“Belum ada penetapan status siaga satu untuk Manokwari. Kita masih berkomunikasi agar aksi ini tidak anarkis,” ujarnya.
Hingga pukul 08.00 WIT, akses jalan Yos Sudarso di perempatan lampu merah Sanggeng, Jalan Trikora Wosi dan beberapa tempat lain masih diblokade warga.