Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga tokoh asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dianggap layak untuk mendapatkan jabatan menteri dalam Kabinet Kerja jilid ll Jokowi.
Nama-nama tersebut antara lain Andi Gani Nena Wea, Jhony G Plate dan Melchias Marcus Mekeng.
Baca: Reaksi Tri Rismaharini saat Ditanya Potensinya Jadi Menteri Jokowi
Tiga tokoh ini diusulkan oleh Aspirasi Indonesia bersama segenap elemen civil society NTT se-Jabodetabek.
Ketua Aspirasi Indonesia Marcel Ade Wawo menilai, ketiga nama ini yang semuanya tokoh dari NTT layak menjadi menteri pilihan Jokowi-Maruf Amin karena peran dan kontribusinya.
Marcel melihat Andi Gani Nena Wea layak mendapatkan kesempatan karena dia merupakan sahabat dekat Jokowi sejak zaman menjadi Walikota di Solo, Gubernur di DKI Jakarta hingga sekarang.
"Apalagi Andi juga tercatat sebagai presiden buruh terbesar di Indonesia yaitu KSPSI dan presiden buruh ASEAN. Manajerialnya juga sangat baik. Jadi, pantas dan sangat layak mengemban tugas di kabinet," ujar Marcel dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (19/8/2019).
Menurutnya, Andi Gani Nena Wea sangat mengerti masalah ketenagakerjaan dan perburuhan.
Sehingga posisi Menteri Ketenagakerjaan atau yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan seperti koperasi tak perlu lagi ragu diberikan kepadanya.
Dua nama lain, kata Marcel, Jhony G Plate dan Melchias Marcus Mekeng juga sama baiknya dan layak mengisi pos di Kabinet Kerja jilid ll.
Jhony G Plate merupakan Sekjen Partai NasDem yang juga banyak bergelut di sektor ekonomi.
Sementara, Melchias Marcus Mekeng merupakan juga punya sejumlah pengalaman di dunia keuangan.
Kiprahnya di DPR dan Badan Anggaran penuh dengan pengalaman.
Baca: Kesan Menteri Keuangan Sri Mulyani Setelah Nonton Film Bumi Manusia
Marcel menjelaskan, kehadiran tokoh dari Indonesia Timur terutama NTT di susunan kabinet baru sangat penting.
"Sudah selayaknya figur-figur dari Indonesia Timur terutama NTT mendapatkan kesempatan. Ini dilakukan untuk mempercepat proses pemerataan pembangunan," pungkas Marcel.
Kata Akbar Tandjung soal kriteria menteri Jokowi
Politisi Senior Partai Golkar Akbar Tandjung menyarankan, agar menteri pada kabinet ke depan memiliki karakter yang sama dengan presiden Jokowi.
Ia menuturkan, Jokowi yang berkarakter pengambil keputusan cepat perlu pula memilih karakter menteri yang sama.
"Diharapkan orang-orang yang menjadi pembantu beliau, adalah memiliki segi integritas, dari segi kompetensi, dari segi kemampuan manajemen, dan orang yang mengambil keputusan yang cepet," kata dia saat ditemui di kompleks MPR DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Baca: Prabowo Sebut Rencana Pemindahan Ibu Kota Sejalan dengan Perjuangan Gerindra
Penting ujar wakil dewan kehormatan partai Golkar ini, semua menteri Jokowi-Maaruf sejalan dengan program yang akan dijalankan, sehingga dapat mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera.
"Semua itu kan semangatnya harus sejalan dengan apa yang dia inginkan, dalam rangka menjadikan Indonesia maju, bersatu, sejahtera, dan SDM yang patut kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong berbagai perubahan di masyarakat," ujarnya.
Baca: Orang Tua Tersangka Pelempar Bensin Masih Syok, Minta Maaf kepada Aiptu Erwin
Sebelumnya diketahui, Partai Golkar menyatakan dukungan terkait komposisi kabinet Jokowi-Maruf Amin yang akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional ketimbang dari partai politik.
Jokowi menyebut porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen, dan parpol sebanyak 45 persen.
Golkar yakin Jokowi mengetahui kebutuhan bangsa ini terkait figur yang tepat untuk membantunya dalam merealisasikan janji-janji politiknya.
Komposisi menteri dari profesional diharapkan lebih banyak porsinya
Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai positif komposisi kabinet Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) akan banyak diisi kalangan profesional ketimbang partai politik.
"Memang lebih baik lebih banyak non parpol daripada lebih banyak parpol," ujar Direktur Eksekutif LSI (Lembaga Survei Indonesia) ini kepada Tribunnews.com, Jumat (16/8/2019).
Menurut dia, profesional harus mengisi pos-pos Kementerian yang terkait langsung dengan eksekusi agenda prioritas seperti infrastruktur, pembangunan manusia, ekonomi, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan hubungan internasional.
"Dengan menyerahkan pos-pos tersebut kepada figur yang kompeten dan cepat dalam mengambil keputusan serta berintegritas dan tidak berasal dari parpol, maka Jokowi akan terbantu untuk bergerak cepat dan fokus selama lima tahun ke depan," ujar jelas Djayadi Hanan.
Baca: Indonesia Masuk 10 Negara dengan Indeks Kesetaraan Digital Terendah di Dunia
Bahkan, Jokowi bisa bekerja tanpa dibebani agenda politik jangka pendek parpol.
Lebih jauh ia menilai Jokowi harus lebih menunjukkan kepemimpinan dan sikap tegasnya di periode kedua. Karena itu parpol harus tunduk pada keputusan itu.
"Saya kira publik secara luas akan mendukung presiden, karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada presiden jauh lebih tinggi dibanding tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol," tegasnya.