Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pernyataan pers terkait rusuh di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, sepanjang hari Senin (19/8/2019) kemarin yang dipicu oleh dugaan persekusi rasis terhadap mahasiswa perantauan asal Papua di Kota Malang dan Surabaya pekan lalu.
Jusuf Kalla menegaskan, berdasarkan informasi dia dapat, peristiwa penindakan petugas terhadap oknum mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang sebenarnya merupakan tindakan aparat keamanan yang ingin menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengamankan situasi.
"Justru sebenarnya kalau kita lihat ya, dari keterangan polisi, polisi itu mengamankan itu karena mau ada serangan. Tapi serangan itu belum terjadi, tidak terjadi, hanya semacam ramai-ramai dikepung lah, diselamatkan polisi," ujar Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Jusuf Kalla menjelaskan, apa yang terjadi di Papua Senin kemarin memang merupakan buntut dari peristiwa di Surabaya dan Malang.
Sehingga menurutnya, pihak berwenang harus memberikan penjelasan kepada rakyat Papua terkait apa yang menjadi pokok permasalahan.
"Tapi tentu ada sebabnya lagi, nah apa sebab itu terjadi, semua (harus) terbuka lah, apa sebabnya?" kata Jusuf Kalla.
Penjelasan tersebut juga harus disampaikan jika memang terbukti benar terkait dugaan adanya pembuangan bendera merah putih ke selokan.
Semua harus diungkap, kata Jusuf Kalla, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman lainnya.
"Apakah benar ada yang bicara ada yang membuang bendera merah putih di selokan? apa benar itu? ini juga harus semua terbuka," tegas Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla pun meminta agar siapapun oknum yang menjadi pemicu terjadinya aksi tersebut harus segera dicari.
"Ya, ya (harus dicari)," ujar Jusuf Kalla.
Risma bantah isu pemulangan mahasiswa Papua
su pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya dibantah langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. (kegiatan) semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," ujar Risma mengutip laporan Kompas TV, Senin (19/8/2019).