Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menangani permasalahan kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Papua Barat.
Effendi Simbolon meminta penyelesaian rusuh tersebut tidak ditangani oleh banyak pihak.
Baca: Massa Disebut Provokasi Narapidana dari Luar, 90 Persen Lapas di Sorong Hangus Dilalap Api
"Presiden bisa menunjuk siapa ya, satu pintu betul-betul apapun coming out going dari informasi hanya dari satu pintu. Ini kan berbeda-beda ini si A si B penanganannya berbeda-beda," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
"Kemudian perlakuannya juga, kemudian penyebutannya juga berbeda, ada yang mengatakan ini KKSB (Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata), ada yang mengatakan ini komponen yang separatis macam macam, lebih baik tunggal gitu," imbuh politisi PDIP ini.
Ia melihat, peristiwa yang terjadi di tanah Cendrawasih merupakan penggalangan opini, guna membawa isu referendum Papua Barat merdeka ke dunia internasional.
Baca: Alami Kerusakan, Bandara Domine Eduard Osok Sorong Masih Bisa Difungsikan
Effendi Simbolon juga menduga peristiwa tersebut berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok masyarakat Pembebasan Papua Barat, pimpinan Benny Wenda.
"Saya menduga seperti itu, karena ini di bulan yang sama,ada benang merahnya itu, jadi dia proxy sekali, betul-betul didesain, model isu internasional seperti ini pengalangan opininya dan ini puncaknya di bulan Desember ketika mereka maju di General Assembly (Majelis Umum) di PBB," pungkasnya.
Dipicu konten negatif di media sosial
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan salah satu penyebab unjuk rasa berujung kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) akibat terprovokasi konten negatif di media sosial.
Dedi Prasetyo mengatakan di media sosial banyak beredar konten negatif terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Baca: Rusuh di Manokwari, Kominfo Akui Batasi Internet untuk Tangkal Hoax
"Mereka boleh dikatakan cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di medsos terkait peristiwa di Surabaya," ujar Dedi Prasetyo saat menggelar konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi Prasetyo, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.
Bahkan, termuat praktik rasisme di sana.
Padahal, Dedi Prasetyo memastikan penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya itu sudah selesai secara hukum.
Awalnya, polisi menerima laporan mengenai perusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua.
Kemudian polisi memeriksa beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama.
Karena tidak menemukan unsur pidana, kepolisian pun melepaskan mereka kembali.
Proses itu merupakan proses yang wajar dalam hukum.
"Peristiwa Surabaya sendiri sudah cukup kondusif dan berhasil diredam dengan baik. Tapi karena hal tersebut disebarkan oleh akun yang tidak bertanggungjawab, membakar atau mengagitasi mereka dan dianggap narasi tersebut adalah diskriminasi," ujar Dedi Prasetyo.
Kepolisian pun berharap warga Papua, baik yang ada di Pulau Papua maupun di penjuru Indonesia dapat menahan diri serta tidak terprovokasi.
Khususnya oleh pesan berantai di media sosial yang membentuk opini tertentu.
"Jangan terprovokasi oleh ulah oknum-oknum tertentu yang memang ingin membuat keruh keadaan," ujar Dedi Prasetyo.
Diberitakan, protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi.
Aksi massa ini berunjung anarkis.
Pengunjuk rasa dengan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.
Selain Gedung DPRD, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.
Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.
Untuk menghentikan aksi anarkis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.
Dedi Prasetyo memastikan, meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI saat ini sudah berhasil mendinginkan massa di Manokwari.
Baca: Aliansi Masyarakat Adat Minta Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Dalang Kerusuhan Manokwari
Polri menerjunkan 7 SSK (Satuan Setingkat Kompi), sementara TNI menerjunkan 2 SKK untuk mengendalikan situasi di Manokwari.
"Untuk situasi, secara umum masih dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian, baik Polda Papua Barat serta Polres di sekitar Manokwari bersama-sama TNI. Konsentrasi massa saat ini masih ada di satu titik saja, titik lain berhasil dikendalikan," ujar Dedi Prasetyo dikutip dari artikel di Kompas.com dengan judul: Mabes Polri: Rusuh Manokwari Disebabkan Provokasi di Media Sosial
Pesan Kapolri, kedepankan perdamaian dan cinta kasih
Menanggapi peristiwa Kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengajak warga untuk mengedepankan kedamaian dan cinta kasih di Kota Manokwari.
"Saya imbau kepada warga dan adik-adik mahasiswa mari kita jaga kedamaian Kota Manokwari sebagai kota yang religius, agar ada kedamaian dan cinta kasih di Kota Manokwari," ujar Kapolri saat mengunjungi korban serangan terduga teroris di RS Bhayangkara Polda Jawa Timur, Senin (19/8/2019).
Baca: Stafsus Presiden Sesalkan Pembakaran Gedung DPRD Papua Barat
Kapolri Jenderal Tito Karnavian kemudian mengungkapkan Manokwari merupakan kota religius dan kota Injil.
"Manokwari yang saya tahu adalah kota Injil, kota yang religius. Di situ ada pulau yang berhadapan dengan Manokwari tempat ajaran Kristiani pertama masuk di Tanah Papua," katanya.
Tito Karnavian sendiri mengaku sangat mengenal warga Papua, karena dia dua tahun bertugas sebagai kapolda Papua.
"Saya tahu betul karakteristik dan kondisi psikologi warga Papua karena saya pernah menjadi bagian dari warga Papua," ujar Tito.
Baca: BERITA TERKINI Penyebab Kerusuhan Manokwari, Gubernur Jatim Minta Maaf hingga Permintaan Massa
Aksi kerusuhan di Papua Barat pecah sejak Senin Pagi.
Massa disebut membakar gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya. Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang menyebut telah menghina warga Papua.