Baca tanpa iklan
"Yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace, mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat," tutur Jokowi.
Pemicu Kerusuhan
Ketua DPRD Papua Barat Peter Kondjol menyebutkan bahwa kerusuhan di Papua disebabkan kemarahan massa atas aksi dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.
Kerusuhan terjadi di Manokwari hingga memicu pembakaran gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, ada pihak yang sengaja menginginkan terjadi kerusuhan di Papua.
Mereka menyebar hoaks foto mahasiswa yang tewas disebabkan kejadian di Jawa Timur.
"Ada yang punya kepentingan tertentu dengan menyebar foto hoaks tentang mahasiswa Papua yang tewas di Jawa Timur," katanya saat mengunjungi korban serangan terduga teroris di RS Bhayangkara Polda Jatim, Senin (19/8/2019).
Aksi kerusuhan di Manokwari, kata Tito, berawal dari peristiwa kecil di Malang dan Surabaya.
Ada ungkapan yang dianggap merendahkan masyarakat Papua.
"Tapi itu sudah dilokalisir, lalu muncul hoaks yang sengaja disebarkan untuk kepentingan tertentu," ujarnya.
Tito berharap warga Papua tidak mudah terpancing dengan berita hoaks yang tidak jelas sumbernya.
Kepada warga di luar Papua, dia berharap bisa menjalin komunikasi dan persaudaraan yang baik dengan warga Papua.
"Warga Papua adalah saudara kita sendiri, jangan mudah diadu domba dengan informasi yang tidak jelas sumbernya," kata Tito.
Aksi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pecah sejak Senin Pagi. Massa disebut membakar gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya.
Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang disebut telah menghina warga Papua.
Wali Kota Risma: Tidak Benar Ada Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membantas isu pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.
"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. Semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," tegas Risma mengutip laporan Breaking News Kompas TV, Senin (19/8/2019).
Yang terjadi di Surabaya saat itu, berawal dari adanya informasi terjadi penurunan bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua.
Mengetahui informasi tersebut, ada ormas melaporkan hal itu ke kepolisian.
Risma juga menegaskan, pihak pemerintahan Kota Surabaya selalu bekerjasama dengan mahasiswa asal Papua dalam melaksankan kegiatan-kegiatan apapun di Kota yang ia pimpin.
"Boleh dicek selalu, di kegiatan apapun melibatkan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya. Jadi tidak ada itu (pengusiran)," ujar Risma.
Ia pun mengajak semua pihak untuk menjaga kedamaian.
"Kita akan rugi semua. Sayang sekali selama ini sudah kita bangun semuanya dengan susah payah dan kemudian hancur begitu saja, hanya karena emosi," jelasnya.
Ia pun meminta maaf jika ada kesalahan dilakukan pihaknya di Surabaya.
"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf," ucapnya.
"Tapi tidak benar, kalau kami sengaja mengusir. Tidak ada itu. Bagi saya dan seluruh pejabat pemkot, seluruh forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia," ujar Risma.
Wagub Papua Barat: Kondisi di Manokwari Sudah Kondusif
Situasi berangsur kondusif di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) sore WIT.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam wawancara dengan Kompas TV, Senin (19/8/2019).
Sebagaian besar demonstran yang terlibat aksi solidaritas di Manokwari, Papua Barat,
Tersisa sejumlah pendemo yang masih bertahan di sebuah Hotel yang masih menunggu kepastian dari aspirasi yang telah mereka sampaikan kepada pemerintah.
"Kita minta pimpinan massa untuk membubarkan diri karena tuntutan sudah mereka sampaikan. Mereka bisa kembali dan situasi kembali kondusif. Dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal," ujar Lakatoni.
Menurut dia, semua tuntutan para pendemo yang terlibat aksi solidaritas di Manokwari, Papua Barat, langsung dikordinasikan dan dikomunikasikan dengan Kapolda dan Pangdam Kasuari. Pun kepada Gubernur Papua Barat.
Adapun tuntutan para pendemo adalah permintaan maaf dari Gubernur Jawa Timur dan Walikota Malang.
"Mereka yang masih bertahan di sini, cenderung hanya ingin mengetahui perkembangan. Jadi mereka bukan mengajukan tuntutan-tuntutan lagi. Tapi sebagian besar mereka yang masih melihat-lihat situasi saja," jelasnya.
Jadi dia pastikan sudah tidak ada lagi aksi-aksi seperti pagi tadi terjadi di Manokwari.
"Ada kosentrasi massa. Tapi jumlahnya sudah tidak seperti tadi. Mereka cenderung menonton-nonton dan mencari tahu perkembangan saja," jelasnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Telah Sampaikan Maaf
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan permintaan maaf kepada warga Papua melalu saluran telepon dengan Gubernur Papua.
Situasi di Manokwari dan juga di Papua dan Papua Barat pada umumnya diharapkan bisa terkendali dan kondusif.
Khofifah telah menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari. Kerusuhan di Manokwari ini berujung pada pembakaran gedung DPRD Papua Barat, Senin (19/8/2019).
"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian sebagaimana ditayangkan di Kompas TV, Senin.
Di tempat terpisah, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, juga menyampaikan aspirasi dari para pendemo yang meminta Gubernur Jawa Timur untuk memfasilitasi tuntutan para pendemo.
Mohamad Lakotani yang ikut dalam mediasi dengan pendemo menyampaikan, para pendemo menuntut ada permintaan maaf terhadap perlakuan mahasiswa Papua dari sejumlah oknum di Jawa Timur yang disebut mereka rasis.
"Jadi memang pemicunya adalah adanya statement dari sejumlah oknum di Surabaya dan Malang," kata Lakotani.
Para pendemo menganggap, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang tidak bisa mereka terima karena bersifat rasis.
Lakotani sudah menyampaikan tuntutan para pendemo tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
"Setelah pertemuan itu saya sudah mengomunikasikan apa yag menjadi tuntutan para pendemo dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, dan meminta Ibu Gubernur untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan itu," kata Lakotani.
"Pada prinsipnya Ibu Gubernur setuju, yang penting bagaimana situasinya bisa dikendalikan," lanjut Lakotani.