Baca tanpa iklan
Tanggapan Tokoh Soal Mobil Baru Menteri Jokowi, Fadli Zon Setuju, Roy Suryo dan PKS Beri Solusi
TRIBUNNEWS.COM - Menteri di kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 sebentar lagi akan mendapatkan mobil dinas baru.
Satu model yang diisukan akan menjadi mobil para menteri adalah Toyota Crown Hybrid.
Beberapa tokoh publik memberi komentar atas sikap pemerintahan Jokowi yang berencana melakukan pengadaan mobil dinas baru.
Wakil Ketua Umum Demokrat, Roy Suryo seperti diberitakan sebelumnya mengatakan, pembelian mobil baru tersebut dinilai kurang tepat sebab masa jabatan menteri tidak lama.
"Kalau menurut saya wacana pembelian mobil menteri atau saya dengar sudah lelang sejumlah ratusan miliar ini kurang tepat."
"Kurang tepat kenapa? Menteri itu jabatan publik yang tidak lama masa jabatannya," kata Roy Suryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/8/2019).
Menurut Roy, semasa dirinya menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mobil yang ia pakai adalah mobil menteri sebelumnya.
Lebih lanjut, ia penyarankan pemerintah untuk menggunakan jasa rental untuk para menteri yang baru tersebut.
Selain karena murah dalam biaya perawatan naumn juga akan lebih efisien.
"Jadi saran saya selagi di tengah kondisi resesi ekonomi ini, lebih baik gunakan mobil rental."
"Rental itu tidak ada biaya perawatan, tidak ada nanti dilelang untul dijual kembali, lebih efisien dan lebih menghemat biaya," pungkasnya.
Baca: Harga Terbaru dan Terlengkap HP Samsung Bulan Agustus 2019, dari Galaxy A10 hingga Galaxy Note 10
Baca: Mengenal Lapas High Risk di Nusakambangan, Lapas Khusus yang Dilengkapi Pendeteksi Wajah
Baca: Kepergok Hapal Nyanyi Lagu Milik Ariel Noah, Luna Maya: Ya Kan Nyanyi
Baca: Daripada Beli Mobil Baru, Roy Suryo Sarankan Menteri Jokowi Pakai Mobil Rental Saja
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, rencana pengadaan mobil baru untuk menteri kabinet mendatang, perlu dikritisi oleh Komisi XI DPR.
Menurut Hidayat, anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Rp 140 miliar yang katanya untuk membeli mobil dinas yang baru itu menurut saya dipakai saja untuk membangun sekolah-sekolah dan atau memberikan beasiswa di tempat-tempat yang kemarin terdampak gempa yang sangat dahsyat seperti di NTB dan di Sulawesi Tengah."
"Yang sekali lagi itu sudah dijanjikan oleh pak Jokowi untuk diberikan bantuan dan sampai hari ini belum dilaksanakan," ujar Hidayat.
"Apalagi program Pak Jokowi katanya adalah untuk menghadirkan SDM yang unggul. SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," katanya.
Senada dengan Hidayat Nur Wahid, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera juga angkat bicara soal hal tersebut.
"Tidak perlu. Kondisi keuangan kita masih berat," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).
Mardani pun memberikan solusi yang hampir sama seperti yang disarankan Roy Suryo, yakni pemerintah bisa menggunakan pola leasing yang meringankan keuangan negara.
"Tidak harus membeli tapi sistem sewa yang semua perawatan dan depresiasi tidak dibebankan pada negara. Mobil selalu baru dan tidak ada biaya lainnya," jelasnya.
Baca: Ketimbang untuk Beli Mobil Menteri, PKS Sarankan Pemerintah Gunakan Anggaran untuk Bangun Sekolah
Baca: Fadli Zon Setuju soal Pengadaan Mobil Baru Bagi Menteri
Sementara itu, sikap berbeda ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Menurut Fadli, mobil Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan saat ini sudah berusia 9 sampai 10 tahun sehingga dirasa tidak salah.
"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tidak salah sih mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 tahun apa 10 tahun gitu," ujarnya usai rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019) kepada Tribunnews.com.
Menurut Fadli, pergantian mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri lainnya itu masuk akal.
Sebab, biaya pemeliharaan mobil lama lebih tinggi ketimbang mobil baru.
"Ya kalau itu pertimbangannya sebagai mobil yang dipakai sekarang ini sudah terlalu lama dan mungkin maintenancenya justru memakan biaya, saya kira itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya lah," katanya.
Sementara itu, pihak Istana angkat bicara soal pengadaan mobil dinas.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menjelaskan, pengadaan ini dilakukan karena kondisi kendaraan dinas presiden, wapres dan menteri sudah tidak layak.
"Kan mobil dinas Bapak Presiden sudah melebihi waktunya dan mobil itu adalah mobil khusus, contohnya anti peluru dan lain-lain."
"Elektroniknya itu ada umurnya, jadi ada umur 10 tahun ya sudah. Kalau sudah 10 tahun mungkin juga kalau diperbaiki sulit," kata Heru di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Heru menjelaskan saat ini ada delapan mobil dinas yang digunakan presiden dan wakil presiden berjenis Mercedes-Benz S600 Guard dan telah digunakan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga berganti ke era Jokowi di 2019, kendaran dinas para menteri belum pernah berganti.
Dan kini anggaran sebesar kurang lebih Rp 147 miliar pun disiapkan untuk pengadaan proyek tersebut.
(Tribunnews.com.tio)